Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan sikapnya terkait krisis di Myanmar yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir ini. Indonesia mendesak kekerasan yang terjadi di Myanmar untuk segera dihentikan agar tidak lagi menelan korban jiwa.
"Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama," ucap Jokowi menyampaikan pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (19/3).
Kepala Negara menyatakan Indonesia juga mendesak dilakukan dialog agar rekonsiliasi segera bisa dilakukan untuk memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar.
Untuk mendorong hal itu, peran ASEAN amat dibutuhkan. Jokowi menambahkan bakal meminta ASEAN untuk segera menggelar pertemuan membahas krisis di Myanmar itu.
"Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar," tandas Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan simpatinya kepada korban kekerasan di Myanmar. Presiden menyampaikan duka cita mendalam dari rakyat Indonesia kepada warga Myanmar yang menjadi korban kekerasan akibat krisis yang terjadi.
"Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar," tutur Jokowi.
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecamterus bertambahnya angka kematian di Myanmar akibat keagresifan aparat. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengungkapkan bahwa sekitar 149 orang telah tewas, termasuk lima orang dalam tahanan, sejak kudeta militer 1 Februari. Catatan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) lebih banyak lagi, yakni 180 nyawa terenggut. (P-2)
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved