Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) soal dugaan penyimpangan penagihan pajak sebesar Rp1,7 triliun di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Plt juru bicara KPK Ali Fikri menyebut pihaknya menghargai peran serta masyarakat seperti yang dilakukan MAKI dalam upaya memberantas korupsi. "Kami akan cek laporan dimaksud," ujar Ali melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Jumat (5/3).
Ali mengatakan KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menelaah dan melakukan verifikasi. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan MAKI masuk ranah tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK.
Baca juga: Suap Pajak, ICW Soroti Pengawasan Kemenkeu
"Apabila kemudian setelahnya ditemukan setidaknya ada dua bukti permulaan yang cukup, maka KPK tentu akan menindaklanjuti dan memprosesnya sesuai ketentuan UU yang berlaku," tandas Ali.
Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan penyimpangan penagihan pajak itu diduga melibatkan oknum DJP Kemenkeu berinisial APA. Tunggakan itu, lanjutnya, merupakan pembayaran pajak PT Industri Pulp Lestari. (OL-4)
KPK membuka peluang untuk mengusut kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja tenaga kerja asing (TKA) dari era Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno.
Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik. Terbaru, Indonesia memberikan tambahan informasi ke penegak hukum Singapura pada 23 April 2025.
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
KPK mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang diberikan kepada mantan pejabat Kemenkes Budi Sylvana dalam kasus korupsi APD Covid-19
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
Setyo menyerahkan bawahannya untuk membuat kesimpulan. Tapi, dia memastikan belum ada kasus baru yang dibuka, atas penerimaan gratifikasi itu.
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
DPRD juga menerima penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.
Dengan dibentuknya Bapeneg, pemerintah dapat melakukan rekonstruksi peraturan perundang-undangan penerimaan negara meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Realisasi penerimaan option PKB dan BBNKB yang sudah mencapai 21%, sejauh ini sudah cukup bagus.
REKTOR Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwikorita, menyebut gejala korupsi di Indonesia sudah memasuki level siaga
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved