Legislator Berharap ‘Holdingisasi’ PTPN Dapat Tingkatkan Kinerja

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi berharap dengan adanya holdingisasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di bawah PTPN III ada konsolidasi dalam pencapaian peningkatan kinerja. Menurutnya, perkebunan di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah panjang perjalanan, tata ekonomi Indonesia sejak zaman Belanda.

“Beberapa upaya telah dilakukan guna peningkatan kinerja PTPN, contohnya melakukan efisiensi, terus melakukan konsolidasi, termasuk juga dalam rangka efisiensi itu adalah merelokasi lahan-lahan pertebuan,” ungkapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/2). Tim Kunker dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza.

Lebih lanjut Awik, sapaan akrab Achmad Baidowi menyampaikan, jika sudah adanya holdingisasi seharusnya perusahaan-perusahaan yang bergabung sudah bisa terkoordinasi dan terkomunikasi dengan baik, sehingga pencapaian kinerja holding PTPN ini bisa maksimal, karena saling bersinergi satu sama lainnya.

“Hari ini, komoditas perkebunan Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti komoditas teh, kopi, dan kakao. Semua berpikir praktis bagaimana perusahaan ini untung, harus diingat bahwa BUMN itu selain juga ada tugas mencari profit jangan lupakan ada tugas kesosialan," jelasnya.

"Di situ memperdayakan ekonomi masyarakat, kalau ternyata kehadiran BUMN tidak menambah lapangan pekerjaan, ngapain ada BUMN begitu yang kita harapkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mencontohkan komoditas kopi, teh dan kakao itu menyedot lapangan pekerjaan yang cukup banyak, sementara di satu sisi perusahaan dituntut melakukan efisiensi dan meningkatkan laba maka komoditasnya diganti, diganti ke tanaman tebu.

“Penggantian komoditas ini berimbas pada pengurangan karyawan besar-besaran, ongkos tenaga kerja di pangkas habis, yang biasanya dia bekerja dalam seminggu full, sekarang di beberapa perkebunan itu paling banter kerjanya tiga hari dalam seminggu, ini menimbulkan efek sosial,” ujar Baidowi.

“Saat ini sudah mulai dibenahi, agar BUMN kita itu bener-bener hadir untuk Indonesia, meningkatkan perekonomian, menumbuhkan lapangan pekerjaan, dan semacamnya. Yang terpenting juga PTPN memiliki utang yang cukup besar, yang harus segera diselesaikan, itu yang harus diselesaikan. Sementara Rp45 triliun itu mau jadi seperti apa cara membayar utangnya,” ujar legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Mengutip rilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa pembentukan holding perkebunan di bawah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dinilai tidak efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan 13 PTPN lain sebagai subdiarinya. Padahal holding ini telah dibentuk sejak 2014 silam. (RO/OL-09)