INDONESIA Corruption Watch (ICW) tidak melihat urgensi pemberian vaksin kepada tahanan-tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterbatasan jumlah vaksin harus mengutamakan kelompok rentan daripada tahanan kasus rasuah.
"Menurut kami sangat tidak tepat ya. Melihat kesahihan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saja, bisa diragukan bahwa pasti belum semua tenaga kesehatan atau kelompok prioritas lainnya yang menjadi target vaksin tahap I itu mendapatkan vaksin, sekarang sudah akan diberikan kepada tahanan KPK," papar Peneliti ICW Dewi Anggraeni dalam keterangannya, Jumat (26/2).
Menurut dia, sebaiknya pemerintah, Kemenkes, dan KPK meninjau ulang dan membatalkan rencana itu. Tahanan KPK bukan garda terdepan yang harus mendapatkan vaksin tahap I.
ICW memahami bahwa pelaksanaan vaksin di KPK, termasuk ke tahanan, bertujuan supaya tidak mengganggu penyelidikan dan penyidikan KPK terkait kasus korupsi para tahanannya. "Tapi lagi-lagi harus dilihat lagi apa prioritasnya, sedangkan semua nakes saja belum berhasil divaksin," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus lebih gencar memberikan vaksin kepada kelompok prioritas. Terlebuh jumlah vaksin masih terbatas.
Baca juga: Vaksinasi Mandiri Akan Pakai Vaksin Sinopharm dan Moderna
"Utamakan garda terdepan untuk penanganan Covid-19, lalu baru bisa beralih ke lapisan berikutnya," katanya.
Sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara terkait tahanan yang turut mendapat program vaksinasi covid-19 di lingkungan KPK. Firli menyatakan vaksinasi terhadap para tahanan kasus korupsi itu dilakukan lantaran mereka rentan terhadap penularan virus covid-19.
"Tahanan KPK merupakan salah satu pihak yang rentan untuk tertular dan menularkan virus ini karena banyak berhubungan dengan berbagai pihak, di antaranya petugas rutan, penyidik, keluarga tahanan, kuasa hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya," kata Firli melalui keterangannya, Kamis (25/2).
Vaksinasi bagi tahanan kasus korupsi di KPK itu belakangan menjadi perbincangan publik. Firli memahami perhatian dan respons tersebut. Dia menegaskan KPK juga berkewajiban menjaga keselamatan jiwa setiap orang di lingkungan komisi antirasuah termasuk tahanan.
KPK baru-baru ini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan serta Komite Penanganan Covid-19 untuk vaksinasi seluruh insan KPK dan para pihak yang berinteraksi dalam lingkungan KPK. Para tahanan turut divaksinasi termasuk dua eks menteri yang tersangkut kasus yakni Juliari Batubara dan Edhy Prabowo.
Firli mengajak publik memahami terkait tingkat penularan covid-19 di lingkungan KPK. KPK mencatat ada pegawai yang meninggal dunia lantaran covid-19. Di lingkungan rutan KPK sekitar 31% dari total 64 tahanan juga sempat terkena covid-19.
"Kesehatan tahanan juga menjadi penting untuk dapat memperlancar proses penanganan dan persidangan perkaranya," imbuhnya.
Firli menegaskan jaminan kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia, termasuk tahanan. KPK berharap masyarakat juga bisa segera mendaoatkan vaksinasi covid-19 untuk memutus rantai penyebaran virus. (OL-4)
