Minggu 07 Februari 2021, 14:05 WIB

Anggota DPR Minta Kelonggaran Persyaratan Banpres BPUM

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Anggota DPR Minta Kelonggaran Persyaratan Banpres BPUM

DOK DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan

 

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan mengkritisi adanya persyaratan bahwa penerima Bantuan Presiden (Banpres) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), tidak boleh memiliki utang. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020.

Menurutnya hal itu menjadi kendala tersendiri dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19. Ia menyatakan Kemenkop UKM perlu mendefinisikan secara detail kriteria bagi pelaku UMKM pemilik utang yang tidak bisa menerima bantuan.

“Kerena, ya namanya usaha terkadang perlu hutang untuk modal produksi dsb. Apalagi kelas-kelas UMKM, nah ini kan menjadi kendala tersendiri,” ujar Tommy saat mengikuti pertemuan tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI dengan perwakilan dari Kemenkop UKM, Kementerian BUMN, PT Jamkrindo dan PT Bank Negara Indonesia di Semarang, Jawa Tengah (5/2/2021).

Baca Juga: Perbedaan Data masih Jadi Masalah Utama Penyaluran BPUM di Jateng

Dalam Pasal 4 dalam Permenkop No 6 tahun 2020 berbunyi ‘BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan’. Politisi Fraksi PKB ini memandang, perlu ada penjelasan yang lebih detail atau bahkan pelonggaran dari regulasi tersebut.

Ia menjelaskan, Banpres BPUM akan sangat menolong pelaku UMKM bertahan dari situasi krisis akibat pandemi Covid-19, sehingga kemudahan dan kelonggaran persyaratan pengajuan bantuan pun perlu dilakukan agar roda perekonomian Indonesia bisa berputar. “Target kami di Komisi VI itu supaya ada pertumbuhan enterpreneur baru dari bantuan BPUM ini meskipun skalanya, skala mikro. Sehingga nanti banyak yang tumbuh, banyak yang bisa berusaha,” tuturnya.

Tommy berkeyakinan, dengan diubahnya kriteria utang pada Permenkop No. 6 Tahun 2020, UMKM akan sangat terbantu sehingga dapat betul betul bangkit dari situasi krisis. “Jadi dengan diubahnya kriteria utang itu seperti apa detailnya, saya kira itu akan membantu juga. Apalagi penerima tahun 2021 ini tidak boleh sama dengan penerima yang tahun 2020,” tutupnya. (RO/OL-10)

Baca Juga

Ist

LPOI-LPOK Dukung Pengadaan Perppu Pelarangan Ideologi selain Pancasila

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:25 WIB
Tantangan utama bangsa Indonesia hari ini ialah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi...
DOK MI

Golkar Berpeluang Usung Anies-Airlangga

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:15 WIB
PELUANG Partai Golkar untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai...
MI/Vicky Gustiawan

Waketum Golkar Undang Anies ke Makassar, Pengamat : Sinyalemen Golkar Cari Capres Alternatif 

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:02 WIB
Sebab dengan elektabilitas Airlangga yang masih sangat rendah ini sangat kecil bisa bersaing dengan tokoh-tokoh lainnya di Pilpres...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya