Senin 01 Februari 2021, 19:08 WIB

Dianggap Hina Suku Jawa, Orang Minang Laporkan Pigai ke Polisi

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Dianggap Hina Suku Jawa, Orang Minang Laporkan Pigai ke Polisi

Antara
Natalius Pigai

 

ELEMEN masyarakat yang mengatasnamakan Ikatan Aktivis 98 melaporkan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ke Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (1/2).

Ikatan Aktivis 98 melaporkan Pigai lantaran keberatan dengan pernyataan Pigai di media sosial yang bisa berpotensi merusak keberagaman Indonesia.

 

Pasalnya, Pigai dilaporkan terkait kasus rasisme karena diduga menghina suku Jawa.

 

Salah satu warga Minang yang ikut melapor, Aznil,  mengatakan dirinya keberatan dengan pernyataan Pigai di media sosial, yang bisa berpotensi merusak kebinekaan sebagai bangsa Indonesia.

 

Menurut Aznil, kicauan Natalius Pigai yang menyebut orang Minang tidak bisa menjadi presiden berpotensi memecah belah bangsa. Dia berharap laporan yang dilayangkannya itu dapat segera ditindaklanjuti oleh penyidik.

 

"Di mana Pigai mengatakan bahwa suku lain adalah budak, ini harus kita proses pernyataannya secara hukum," ungkap Aznil saat melaporkan Pigai di Gedung Bareskrim, Senin (1/2).

 

Aznil mengatakan bahwa laporannya langsung diterima oleh penyidik Bareskrim usai didalami selama tiga jam.

 

"Setelah tiga jam kita melapor ke Bareskrim, alhamdulilah laporan sudah diterima, atas tindakan tidak menyenangkan atau diskriminatif terhadap suku Minang yang mengatakan suku Minang itu tidak bisa jadi Presiden," terang Aznil, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (1/2).

Adapun laporan tersebut diterima oleh Bareskrim dengan nomor: STTL/035/2/2021/BARESKRIM tertanggal 1 Februari 2021.

"Bukan tindakan saling melapor. Ini adalah potensi adanya terpecah belah pada bangsa dan negara kita. Ini sudah ditemukan unsur pidananya. Ini prinsipnya adalah menjaga NKRI kita," ungkapnya.

 

Sementara itu,  kuasa hukum Aznil, Bambang Sripujo mengatakan dalam laporannya mempersangkakan Natalius Pigai dengan Pasal 45a Ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis. (OL-8)

 

Baca Juga

Dok.MI

Formappi: Fungsi Legislasi DPR Biasa Saja

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 22:47 WIB
Delapan RUU lainnya, ujar Lucius, merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang semuanya terkait undang-undang provinsi (5 RUU) dan daerah otonomi...
Dok MI

Esok Tiba di Tanah Air, Surya Darmadi Siap Ikuti Proses Hukum

👤Ant 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 20:21 WIB
Juniver mengatakan Surya sudah bersurat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajaran pimpinan Kejagung perih kesiapannya...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Eks Pengacara Bharada E: Ada Intervensi untuk Mencabut Surat Kuasa

👤Kisar Rajaguguk 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 20:05 WIB
Diyakini Deolipa, terdapat kode yang disampaikan Bharada E lewat tanda tangan pada surat pencabutan kuasa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya