E-Government Belum Sentuh Area Rentan Korupsi

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengklaim penerapan sistem pemerintahan elektronik atau e-Gov Indonesia naik peringkat tahun lalu. Berdasarkan penilaian PBB, e-Gov Indonesia pada 2020 berada di peringkat 88 dibanding tahun 2019 yakni 103.

Kendati demikian, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah terkait tata kelola dan pelayanan publik dinilai belum efektif dalam pencegahan korupsi. Hal itu disampaikan oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan.

"Karena yang pertama, (e-Gov) belum sepenuhnya pada area yang tingkat korupsinya tinggi, yaitu pengadaan dan perizinan. Jadi harusnya e-Gov itu fokus aja dulu pada proses perizinan yang bisa sepenuhnya elektronik," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (30/1).

Setelah proses perizinan sudah sepenuhnya elektronik, Pahala menerangkan fokus berikutnya terletak pada proses pengadaan barang dan jasa yang tidak memerlukan tender secara konvensional.

"Sekarang kan ada katalog, katalognya seharusnya diperluas. Katalog yang berbasis market place dan pembayarannya elektronik," jelas Pahala.

"E-gov-nya ya sudah bagus, tapi kan masih luas baget. Jadi kalau mau efektif, dia harus fokus pada area-area yang menutup kesempatan," pungkasnya.

Sebelumnya, Tjahjo menyebut tindakan korupsi terjadi karena ada niat dan kesempatan. Sementara niat menyangkut persoalan individu, kesempatan justru terletak pada sistem. "Korupsi terjadi karena niat dan kesempatan korupsi bertemu." (OL-4)