Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menargetkan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) sebanyak 5.777.755 jiwa pada 2021.
Berdasarkan data dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori mengungkapkan jumlah wajib KTP pada 2020 sebesar 196.394.976 jiwa.
Sementara itu, capaian perekaman KTP-E sampai dengan akhir tahun sejumlah 194.649.012 jiwa atau sebesar 99,11%. Dengan demikian, masih ada 1.745.964 penduduk yang belum melakukan perekaman.
Sedangkan untuk 2021 wajib KTP sebesar 200.426.767 jiwa dengan target perekaman KTP-E sebesar 5.777.755 jiwa. Terdiri dari sisa wajib KTP yang belum merekam pada Tahun 2020 sejumlah 1.745.964 jiwa dan wajib KTP pemula berumur 17 tahun sampai akhir 2021 sejumlah 4.031.791 jiwa.
"Selain itu dari data kependudukan semester II Tahun 2020 juga terdapat 17.463 jiwa berusia lebih dari 100 sampai dengan 115 tahun, yang semuanya sudah memiliki KTP-E," ujar Hudori pada lenyampaian rilis hasil sensus penduduk 2020 di Jakarta, Kamis (21/1).
Kemendagri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi merilis data kependudukan Indonesia yang berjumlah 271.349.889 jiwa pada 2020.
Menurut Hudori, sinergitas data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPS terus dilakukan terutama dalam mewujudkan satu data Indonesia. (OL-8)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved