Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
FRAKSI NasDem meminta calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan formula baru dalam penanganan teroris di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Polri dinilai masih gagap menangani gerakan radikal itu.
"Permasalahan Poso ini harus diselesaikan secara komprehensif dengan cara yang tidak gagap seperti ini," kata Ketua Fraksi NasDem Ahmad M Ali saat fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20 /1).
Gagap yang Ali maksud yakni penempatan Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso yang ditugaskan di Desa Tokorondo, Poso. Abdul ditugaskan di desa itu oleh Kapolri Jenderal Idham Azis sejak awal Desember 2020.
Menurut Ali hal itu tidak perlu. Kapolda mesti bekerja di pusat kota untuk memantau situasi keamanan yang lebih luas.
"Pak Kapolda jangan lagi berkantor di Desa Tokorondo. Karena permasalahan kepolisian Sulteng itu tidak hanya di Poso, pelayanan terhadap publik itu masih banyak," tegas dia.
Baca juga : Listyo Sampaikan Delapan Komitmen Jika Jadi Kapolri
Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini bilang, polisi harus mengevaluasi terhadap pola dan pendekatan pengejaran teroris. Polri juga diminta tak berpikir tahu betul menangani masalah terorisme.
"Harus berani evaluasi. Puluhan tahun dilakukan pengejaran terhadap teroris Poso sampai hari ini belum berhasil. Artinya apa, ada yang salah dalam penanganan itu," ujar Ali.
Listyo menjalani fit and proper test di DPR dengan memaparkan judul makalah Transformasi Menuju Polri yang Presisi. Presisi dalam judul makalah Listyo merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan.
Presiden Joko Widodo memilih Komjen Listyo sebagai calon tunggal Kapolri. Jokowi menyampaikan pilihannya ke DPR melalui surat presiden (supres) bernomor: R-02/Pres/01/2021 pada Rabu, 13 Januari 2021. (OL-2)
DPR tak dapat menyandarkan kewenangan itu pada fungsi pengawasan yang melekat.
Legislator dinilai tidak mempertimbangkan sejarah pembentukan KPK yang dilahirkan untuk memastikan penegak hukum dan pemerintah bebas dari korupsi.
Kelimanya terpilih melalui sistem voting pada rapat pleno pemilihan dan penetapan calon Dewas KPK periode 2024-2029.
Kelimanya akan dilantik sebagai pimpinan KPK periode 2024-2029 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hasbiallah Ilyas mengungkap calon pimpinan KPK Johanis Tanak diduga sempat berkomunikasi dengan Muhammad Idris Prayoto Sihite yang saat itu tengah berperkara.
Awalnya Tanak menyatakan baginya OTT kurang pas. Namun, dia mengaku terpaksa mengikuti tradisi tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved