Pengendalian Covid-19 Butuh Ketegasan Pemerintah & Kesadaran Warga

UPAYA pembatasan pergerakan masyarakat di wilayah Jawa dan Bali harus diikuti peningkatan test, trace dan treat (3T). Pun dengan kombinasi kesadaran masyarakat dan ketegasan pemerintah sangat diperlukan dalam pengendalian covid-19.

"Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Jawa dan Bali sebuah langkah bijak untuk membatasi pergerakan orang saat penyebaran virus korona di Tanah Air belum terkendali," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/1).

Namun, kata Lestari, pembatasan pergerakan orang saja tidak cukup, upaya 3T harus bisa direalisasikan dengan baik agar penyebaran covid-19 bisa dikendalikan. Peningkatan test, trace dan treat tidak hanya mengharapkan ketegasan dari pemangku kepentingan, tetapi juga dukungan kesadaran masyarakat.

Perempuan yang karib disapa Rerie mengatakan selama ini yang mengemuka baru jumlah masyarakat yang ditest covid-19 dan menunjukkan peningkatan. Padahal, ujarnya, upaya tracing juga tidak kalah penting dalam pengendalian penyebaran covid-19.

Agar upaya tracing memberikan hasil yang maksimal, Rerie mengajak masyarakat yang terpapar covid-19 tanpa gejala harus bersikap transparan terhadap kondisinya, sehingga mempermudah petugas melakukan penelusuran dugaan sebaran virus.

Apalagi, tegas Rerie, catatan Satgas Pengendalian Covid-19 menyebutkan 80% kasus terpapar covid-19 adalah orang tanpa gejala (OTG). Bila per Rabu (6/1) tercatat total 788.402 kasus positif covid-19 di Indonesia, sekitar 630 ribu orang tanpa gejala berpotensi menyebarkan virus di lingkungannya.

Baca juga: Posko Covid-19 Kembali Diaktifkan demi Tegakkan Prokes

Bila kelompok OTG ini tidak memiliki kesadaran untuk ikut mencegah penyebaran, upaya pengendalian yang dilakukan berbagai pihak akan sulit mencapai hasil maksimal.

Dengan tracing yang baik, lanjut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, penanganan kasus positif covid-19 dan pengendalian penyebaran virus diyakini akan semakin baik.

Apalagi per Sabtu (2/12), tingkat keterisian tempat tidur (BOR/bed occupancy rate) untuk ICU dan isolasi sudah melebihi 70% di sejumlah daerah. Padahal standar WHO hanya menolerir BOR maksimal 60%.

Kedaruratan ketersediaan sarana perawatan dalam penanganan pasien covid-19, menurut Rerie, harus segera diatasi dari dua sisi.

"Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus segera mengupayakan ketersediaan ruang perawatan dan fasilitasnya untuk mengantisipasi penambahan kasus positif covid-19," ujar Rerie.

Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi mengupayakan tingkat penularan atau positivity rate semakin rendah dengan secara masif mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di keseharian, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun.(RO/OL-5)