Komunikasi Pemerintah Perlu Diperbaiki

KANTOR Staf Presiden (KSP) menjelaskan kebijakan pemerintah pusat yang mengetatkan aktivitas warga di masa liburan Natal dan Tahun Baru sebagai bentuk strategi injak rem
dalam penanganan covid-19. Namun, komunikasi pemerintah, khususnya dengan dunia usaha, dinilai masih bermasalah.

“Prinsipnya Presiden sudah menyampaikan di berbagai forum bahwa kita harus seimbang memainkan rem dan gas. Kapan kita rem dan seberapa dalam, mitigasi dampaknya, dan
kapan dilonggarkan remnya untuk mulai gas kembali. Di akhir tahun ini kita menginjak rem karena melihat angka positif harian yang cukup mengkhawatirkan,” ungkap Tenaga
Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian, kemarin.

Dia menyampaikan kebijakan injak rem itu perlu diimplementasikan pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Pemda pun sudah menyiapkan berbagai kebijakan dan tidak ada lagi polemik antara pusat dan daerah.

Kebijakan pengetatan terukur untuk mencegah penularan virus korona menjelang Natal dan Tahun Baru itu sebelumnya disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga
Wakil Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan.

Kebijakan itu tak dimungkiri berdampak signifikan terhadap dunia usaha. Apalagi, menurut Director of Corporate and Public Affairs firma komunikasi Edelman, Maria Tobing, pemerintah tidak melakukan komunikasi dengan baik.

“Ketika kita lihat kemarin, ke Bali harus tes swab, pariwisata, perhotelan langsung terdampak tanpa ada diskusi dulu dengan pelaku usaha,” kata Maria dalam diskusi daring yang digelar Iluni UI bertajuk Evaluasi Strategi Komunikasi Kebijakan Pemerintah Sepanjang Masa Pandemi, kemarin.

Dalam situasi pandemi yang tak menentu, kata dia, akan lebih baik jika ada sebuah forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Dengan begitu, mereka setidaknya bisa melakukan persiapan dan mitigasi.

Maria berharap komunikasi pemerintah kepada pelaku usaha lebih lancar.

Berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya, jelas Maria, pelaku usaha justru percaya kepada pemerintah di awal pandemi sebab ketika itu mereka menganggap pandemi sebagai masalah nasional dan membiarkan pemerintah dalam mengambil keputusan.

Saat menanggapi hal tersebut, Donny mengakui pemerintah terus belajar mengelola komunikasi dalam situasi pandemi yang tidak menentu. Dia juga tak menampik adanya pihak
yang terkena dampak dari kebijakan gas dan rem yang diambil.

Kebijakan wajib tes usap bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Bali lewat jalur udara dan rapid test antigen untuk turis yang melakukan perjalanan darat mulai 18 Desember
2020-8 Januari 2021 pun membuat sebagian masyarakat mengurunkan niat mereka. Namun, menurut Corporate Communications Manager Pegipegi Busyra Oryza, jumlahnya
masih wajar.

“Berdasarkan data kami, jumlah pembatalan di bawah 25%. Kami melihat refund tidak sesignifi kan ketika pertama kali PSBB,” kata Busyra.

Terus bertambah

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mencatat penambahan kasus terkonfi rmasi positif covid-19 per kemarin menjadi 657.948 setelah ada penambahan 7.751 orang. Jumlah
pasien sembuh juga bertambah 4.265 menjadi 536.260 orang, sedangkan yang meninggal bertambah 145 menjadi 19.659 orang.

Penambahan pasien juga terus terjadi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, dan sudah menembus angka 3.264 orang dari total kapasitas 4.424 tempat tidur.

Menurut Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian, data terbaru kemarin ada penambahan sebanyak 131 pasien. (Ata/Hld/AU/RF/X-8)