MPR: Gerakan Ekstraparlemen Hanya Buang Energi

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat mengkritisi aksi 1812 yang dilakukan sekelompok massa baru-baru ini. Menurutnya, gerakan ekstraparlementer tersebut hanya membuang energi dan tak tepat dilakukan mengingat situasi pandemi covid-19.

"Gerakan-gerakan ekstraparlementer untuk mewujudkan tujuan politik sekelompok orang sesungguhnya adalah tindakan membuang energi secara percuma," kata Rerie dalam keterangan yang diterima, Sabtu (19/12).

Menurut Lestari, kerumunan massa yang terjadi dalam kondisi dan situasi pandemi saat ini memiliki potensi penyebaran virus korona. Ia pun meminta semua pihak untuk bijaksana dan tidak memandang remeh wabah covid-19 yang tengah melanda.

"Seharusnya semua pihak dapat bersikap secara arif dan bijaksana. Apalagi angka penyebaran masih terus meningkat dan hendaknya kita harus memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut dapat membahayakan orang lain," ucapnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan gerakan ekstraparlementer tak tepat dilakukan dalam proses bernegara. Pasalnya, semua telah bersepakat memilih sistem demokrasi untuk menyalurkan aspirasi.

Baca juga: Rapid Antigen Dinilai tak Efektif pada Pembatasan Keluar Masuk DKI

Sistem demokrasi di Tanah Air memiliki presiden, wakil di parlemen, dan para pemimpin daerah melalui mekanisme pemilihan langsung yang telah menjadi kesepakatan bersama. Masyarakat yang memiliki aspirasi, jelas Lestari, sebaiknya mengekspresikan melalui mekanisme yang ada ketimbang melakukan gerakan-gerakan ekstraparlementer.

"Masyarakat bisa mengekspresikan aspirasi atau kepentingannya melalui mekanisme yang ada, termasuk pemilihan umum legislatif dan Presiden yang dilaksanakan secara langsung, jujur, dan transparan setiap lima tahun," kata politikus yang akrab disapa Rerie itu.

Menurut Rerie, adanya gerakan ekstraparlementer saat ini bisa saja terjadi akibat dari pemikiran adanya kegagalan partai politik dalam mengartikulasikan aspirasi sekelompok masyarakat dalam sistem demokrasi.

Ia pun menyarankan sebaiknya kelompok masyarakat yang tidak puas dapat menempuh mekanisme secara konstitusional. Masyarakat dipersilahkan mendirikan partai politik baru sebagai cara penyaluran aspirasi melalui mekanisme yang benar dan sesusai sistem yang berlaku.(OL-4)