Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
POLISI mengungkap sebaran kotak amal Yayasan Abdurrahman Bin Auf (ABA) yang diduga menjadi sumber pendanaan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI).
Hal itu terungkap dari pemeriksaan terhadap salah satu tersangka bernama Fitria Sanjaya alias Acil. "Update keterangan tersangka Fitria Sanjaya alias Acil," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Kamis (17/12).
Argo menyebut lebih dari 20 ribu kotak amal tersebar di 7 provinsi dengan 12 wilayah berbeda. Rinciannya, Sumatera Utara, Lampung, Jakarta, Semarang, Pati, Temanggung, Solo, Yogyakarta, Magetan, Surabaya, Malang dan Ambon.
Baca juga: 23 Tersangka Teroris Jaringan JI Tiba di Jakarta
Sejumlah fakta terungkap pascapenangkapan Taufik Bulaga alias Upik Lawang, yang menjadi salah satu aset berharga JI. Dia disebut sebagai penerus Azhari, sehingga kerap berpindah-pindah tempat agar tidak terdeteksi. Polisi menyebut JI telah menyalahgunakan dana kotak amal di minimarket untuk aksi terorisme.
"Polri juga menemukan bahwa JI memiliki sejumlah dukungan dana yang besar. Dana ini bersumber dari badan usaha milik perorangan, atau milik anggota JI sendiri,” terang Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono.
Upik Lawanga diketahui merupakan DPO Densus 88 Polri sejak 2006. Setelah 14 tahun menjadi buron, Densus 88 berhasil menangkapnya di wilayah Lampung.(OL-11)
Selama lebih dari 10 tahun, gerakan ini menunjukkan cara aksi kolektif masyarakat untuk membuka akses pendanaan bagi berbagai inisiatif sosial.
JURU Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra mengatakan untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial diperlukan kolaborasi.
BRI catat efisiensi pendanaan lewat strategi CASA, BRImo, dan AgenBRILink, himpun DPK Rp1.421 triliun di Kuartal I 2025. Cost of fund turun jadi 3,5%.
Gedung Putih memerintahkan seluruh lembaga federal batalkan kontrak dengan Universitas Harvard, dengan total sekitar US$100 juta.
Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang pendanaan federal untuk penelitian gain-of-function di negara asing seperti Tiongkok dan Iran.
Pemerintah Indonesia mengantongi komitmen pendanaan untuk pembangunan PLTS Terapung Saguling sebesar US$60 juta atau setara Rp994,68 miliar dari tiga mitra internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved