Kode Inisiatif Apresiasi Kedisiplinan Prokes di Pilkada

LEMBAGA Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif menemukan ketaatan penerapan protokol kesehatan mencapai 92% pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Namun, terdapat persoalan klasik yang kembali terulang mulai dari politik uang hingga pengambilan kotak suara secara paksa.

“Pilkada di tengah pandemi memang perlu diapresiasi karena rata-rata penerapan protokol kesehatan di TPS (tempat pemungutan suara) sudah baik,” kata Koordinator Harian Kode Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana pada webinar bertajuk Penggunaan Sirekap dan Siwaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (14/12).

Pada kesempatan itu hadir pula Anggota KPU RI Evi Novida Ginting dan Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin.

Menurut Ihsan, sebanyak 63,8% TPS berada di tempat terbuka, 94,5% TPS memenuhi syarat protokol kesehatan, dan 96,9% pengawas TPS memenuhi protokol kesehatan. Kemudian 93,7% saksi pasangan calon (paslon) memenuhi protokol kesehatan serta 93,7% pemilih mematuhi protokol kesehatan. "Namun ada catatan kecil yakni 5,60% temuan pelanggaran protokol kesehatan," imbuhnya.

Ihsan menyebut temuan Kode Inisiatif berbanding lurus dengan pemantauan yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi itu mengumpulkan data sampai 12 Desember 2020 pukul 20.30 WIB yang berasal 127 responden yang mengisi formulir pemantauan.

Temuan lain, lanjut Ihsan, pelanggaran dan pidana pemilu tercatat 48,26%. Rinciannya, 66 temuan politik uang, 25 temuan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral, dan tujuh temuan kasus pemilih yang memilih padahal tak punya hak pilih.

"Kemudian tiga temuan kampanye di masa tenang, dua temuan surat suara rusak, dan penganiayaan tim sukses (timses) satu temuan," jelasnya.

Ihsan juga mengatakan teknis dan logistik seperti keterlambatan penyediaan surat suara dan alat pelindung diri juga cukup mencuat di pilkada kali ini. Temuan persoalan ini paling banyak di 51 distrik di Yahukimo, Papua.

Menurut Ihsan, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) masih dikeluhkan pengguna yakni petugas di tingkat TPS. Koalisi itu mendapat data dari 64 responden dengan hasil 60,9% TPS menggunakan Sirekap dan 39,1 persen TPS tidak menggunakan Sirekap.

“Kemudian 54,7% responden mengatakan ada kendala penggunaan Sirekap TPS, 39,1% merasa tidak ada kendala, dan sisanya menjawab tidak tahu,” pungkasnya. (P-2)