Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DEKLARASI Djuanda, 13 Desember 1957, yang diperingati sebagai Hari Nusantara, merupakan peristiwa yang menunjukkan perjuangan para pendahulu kita dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"NKRI sebagai bagian dari empat konsensus kebangsaan, secara konsisten ditegakkan para pendahulu kita di masa lalu," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat usai mengikuti puncak peringatan Hari Nusantara 2020 secara daring, Minggu (13/12).
Menurut Lestari, Deklarasi Djuanda yang dicetuskan Perdana Menteri Indonesia saat itu, Djuanda Kartawidjaja, menegaskan kepada dunia bahwa laut Indonesia merupakan bagian dari kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.
Baca juga: Bakamla Tangkap Kapal Vietnam Pencuri Ikan di Natuna
Isi Deklarasi Djuanda itu, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, menyebutkan mengenai batas laut teritorial wilayah Indonesia menjadi 12 mil yang diukur dari garis pantai.
Artinya, tambah Legislator Partai NasDem itu, wilayah laut di antara kepulauan Indonesia sepenuhnya menjadi wilayah Indonesia.
Karena sebelumnya, ujar Rerie, kedaulatan Indonesia hanya terbatas pada sejauh 3 mil laut dari pantai wilayah daratan Indonesia.
Berdasarkan fakta tersebut, Rerie menegaskan, Deklarasi Djuanda mengandung tujuan mewujudkan wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh.
Selain itu, ujarnya, juga menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan.
Rerie berharap, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep NKRI dapat terus dipertahankan, dinarasikan untuk generasi penerus bangsa, setiap memperingati Hari Nusantara.
Karena, menurut Rerie, nilai-nilai empat konsensus kebangsaan UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harus diamalkan agar bangsa dan negara Indonesia mampu menjawab setiap tantangan di masa kini dan mendatang. (RO/OL-1)
Inisiatif untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mulai dicanangkan sejak 2023.
Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu memiliki kesempatan belajar yang setara.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Semangat persatuan yang dibangun harus benar-benar mampu diwujudkan dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
PENGUATAN peran orangtua dibutuhkan dalam mendukung upaya meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di tanah air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved