Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat. Penggeledahan menyasar rumah Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar dan rumah mantan Sekretaris Daerah Kota Banjar.
"Tim penyidik KPK melaksanakan penggeledahan di dua lokasi yakni di rumah kediaman Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar dan rumah kediaman mantan Sekda Banjar," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (11/12).
Dari dua penggeledahan yang digelar Kamis (10/12), penyidik mengangkut sejumlah barang di antaranya dokumen yang diyakini sebagai bukti terkait kasus. Dokumen-dokumen yang diamankan akan dianalisis penyidik untuk kemudian resmi disita.
"Barang yang ditemukan dan diamankan di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara. Kemudian akan dianalisis dan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini," ucap Ali.
KPK saat ini tengah menyidik dugaan korupsi proyek insfrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017. KPK mensinyalir ada dugaan aliran dana terkait proyek infrastruktur tersebut.
Baca juga: KPK Panggil Lima Saksi Kasus Suap Wali Kota Dumai
Penyidikan kasus di Banjar itu bermula pada 10 Juli lalu ketika tim KPK menggeledah Pendopo Wali Kota Banjar. Selain penggeledahan di tempat Wali Kota Ade Uu Sukaesih itu, penyidik juga menggeledah kantor Dinas PUPR untuk mengumpulkan alat bukti.
Sejumlah saksi dari kalangan pemkot juga sudah diperiksa, antara lain Wali Kota Banjar Ade UU Sukaesih, mantan anggota DPRD Banjar Budi Kusmono, Kepala Inspektorat Kota Banjar Ojat Sudrajat, mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (pernah juga menjabat Plt Sekda) Kota Banjar Yuyung Mulya Sungkawa.
Dari unsur swasta, yang sudah diperiksa sebagai saksi antara lain Direktur PT Cahaya Kristal Putra, Dadang Alamsyah dan Direktur Operasional PT Pribadi Manunggal, Guntur Rachmadi.
Meski sudah memeriksa saksi-saksi, komisi antirasuah hingga kini belum mengungkap detail penyidikan. Nama-nama tersangka juga belum diumumkan. Ali Fikri mengatakan pengumuman lengkap kasus akan disampaikan ketika dilakukan penahanan sesuai kebijakan pimpinan KPK saat ini.(OL-5)
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved