Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 16 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukamo. Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda.
“KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.
Ali tak memerinci barang bukti yang disita penyidik dalam operasi senyap tersebut. Sebanyak 16 orang yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan intensif.
“Di antaranya adalah Bupati Banggai Laut, pejabat di lingkungan Pemkab Banggai Laut, dan beberapa pihak swasta,” ujar Ali.
Kendati begitu, Ali memastikan Wenny menerima uang dari sejumlah kontraktor. Maksud penerimaan uang masih didalami.
“Dugaan korupsi dalam kasus ini terkait dengan pemberian sejumlah uang dari pihak swasta atau kontraktor pelaksana pekerjaan kepada penyelenggara negara, dalam hal ini diduga diterima Bupati Banggai Laut,” ujar Ali.
Wenny ditangkap pada Kamis (3/12) sekitar pukul 13.00 WIB.
Lembaga antikorupsi itu memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum Wenny dan kolega pascapemeriksaan.
OTT Bupati Wenny menjadi penangkapan ketiga KPK dalam beberapa hari terakhir. Pada pekan lalu, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.
Terkait dengan OTT Wali Kota Cimahi Ajay, KPK memanggil Sekretaris Daerah Cimahi, Dikdik S Nugrahawan, sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait dengan perizinan RSU Kasih Bunda di Cimahi, Jawa Barat. “Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AJM,” ucap Ali.
KPK juga memanggil sembilan saksi lain, di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cimahi Meity Mustika, Kepala Satpol PP Cimahi Totong Solehudin, Komisaris RSU Kasih Bunda Cimahi Susanto Ongko Wijoyo, dan karyawan RSU Kasih Bunda Cimahi Senny Meika.
Selain Ajay, KPK pada Sabtu (28/11) telah menetapkan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan (HY) sebagai tersangka. (Medcom/Ant/P-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di wilayah dengan kondisi geografis rawan.
KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi mengenai konstruksi perkara dan status hukum para pihak melalui konferensi pers yang akan digelar dalam waktu dekat.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Status hukum pihak terjaring akan ditetapkan dalam waktu tersebut.
Pejabat publik harus memperhatikan komunikasi politik yang sensitif terhadap masyarakat.
Kegiatan anjangsana Bupati dan Wakil Bupati ke mantan Bupati Klaten, Sunarno dan Sri Mulyani, dilakukan Sabtu (26/7).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved