Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, tim komisi menangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.
Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan tim komisi menggelar operasi penangkapan tersebut yang dilakukan Kamis (3/12) siang, sekitar pukul 13.00 WIB.
"Betul, hari ini jam 13.00 WIB telah dilakukan tangkap tangan Bupati Banggai Laut," ucap Firli saat dikonfirmasi, Kamis (3/12) sore.
Informasi yang dihimpun, Bupati Wenny ditangkap bersama sejumlah orang. Firli mengatakan ia belum bisa membeberkan detail penangkapan dan kasus dalam operasi tersebut lantaran tim penindakan masih bekerja di lapangan. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang ditangkap.
"Kami masih menunggu hasil kerja rekan-rekan penindakan di lapangan. Berikan waktu untuk kawan-kawan bekerja dulu. Nanti pada saatnya akan diberikan penjelasan kepada publik," ujar Firli.
Bupati Wenny saat ini berstatus petahana yang maju lagi dalam Pilkada Serentak 2020. Wenny dalam pemilihan untuk periode kedua maju bersama pasangannya Ridaya Laode Ngkowe.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango beberapa waktu lalu menyampaikan pihaknya terus memantau calon kepala daerah (cakada) yang berkontestasi dalam Pilkada 2020. KPK, kata Nawawi, bahkan sudah menyelidiki cakada yang terindikasi korupsi dan berpotensi naik ke penyidikan.
Adapun OTT Bupati Wenny menjadi penangkapan ketiga KPK dalam beberapa hari terakhir. Pekan lalu, KPK mencocok Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. (P-5)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved