WAKIL Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengaku sejak awal tidak sepakat terhadap kebijakan ekspor benih lobster.
Dirinya menilai kendati jumlahnya melimpah hingga 2 miliar, benih lobster merupakan bagian dari ekosistem laut yang harus dijaga kelangsungannya.
"Yang terpenting bagi kita bahwa dia bagian dari laut, bagian eksosistem, biarkan dia tumbuh dan berkembang sendiri agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal dan menguntungkan nelayan," ungkap Dedi di Jakarta, Rabu (25/11).
Pernyataan tersebut ia ungkapkan saat menanggai pertanyaan awak media terkait ditangkapnya Menteri Kementerian Kelautan dan Perikana (KKP) Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kebijakan ekspor benih lobster.
Dedi meminta semua pihak menghormti jalannya proses hukum yang dilakukan oleh KPK.
"Semoga Pak Edhy bisa melewati proses ini dengan baik dan memiliki kekuatan untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pak Edhy sebagai menteri KKP," tutur Dedi.
Menurut Dedi, tujuan negara ekspor benih lobster dari Indonesia ke Vietnam juga menyisakan masalah tersendiri. Vietnam dari sisi aspek ekonomi merupakan kompetitor di bidang perikanan dan laut.
"Karena mereka kompetitor bidang perikanan dan laut mereka punya kemampuan dan teknologi budi daya laut yang memadai. Kemampuan budi dayanya itu tidak akan berarti manakala tidak mendapat suplay benih. Ini kan menjadi aneh, sudah menjadi kompetitor kok bahan bakunya kita kirim," tuturnya.
Dedi menegaskan, sebelumnya Komisi IV telah memperingatkan Edhy untuk tidak mengekspor benih lobster ke luar negeri.
Bahkan dalam rapat kerja (Raker) terakhir Komisi IV telah memberikan rekomendasi penghentian ekspor benih lobster karena adanya manipulasi data ekspor.
"Sekarang yang berikutnya juga, apabila nanti dibuat ada Raker dengan KKP ya saya akan terus menyampaikan bahwa benih lobster ini dihentikan," ungkapnya.
Dedi menuturkan, ada tidaknya kaitan benih lobster yang menyebabkan ditangkapnya Edhy oleh KPK, kebijakan ekspor benih lobster tetap harus dihentikan.
"Pokoknya ekspor benih lobster harus dihentikan. Jadi tidak penting apakah ada kasus atau tidak ada kasus," pungkas mantan Bupati Purwakarta itu. (OL-8)
