Selasa 24 November 2020, 05:20 WIB

Kontras Desak Pemerintah Revisi UU Pengadilan HAM

Cindy Ang | Politik dan Hukum
Kontras Desak Pemerintah Revisi UU Pengadilan HAM

ANTARA/Novrian Arbi
Aktivis melakukan aksi Kamisan ke-321 di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

 

KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut ada dua masalah yang membuat pengadilan HAM berat di Indonesia tidak kunjung tuntas. Pertama, minimnya keinginan politik (political will) saat membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Staf Divisi Advokasi Kontras Tioria Pretty menjelaskan UU pengadilan HAM pertama kali dibentuk atas tekanan dan desakan masyarakat internasional terkait pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Untuk mengakali agar kasus tersebut tidak masuk peradilan HAM, Indonesia membentuk UU itu.

"Isinya mayoritas adalah copy paste dari Statuta Roma, tapi ada beberapa hal yang tidak dimasukkan. Dan juga ada beberapa hal yang disesuaikan sehingga jadilah UU Nomor 26 Tahun 2000 itu," kata Tioria dalam diskusi secara daring, Senin (23/11).

Baca juga: Kejagung Diminta Turut Usut Korupsi di Kepulauan Bintan

Kedua, celah normatif yang memungkinkan penundaan proses yang tidak perlu secara terus menerus. Ini, kata dia, terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan peradilan soal pelanggaran HAM berat di Indonesia.

"Ada celah normatif yang membuat UU ini tidak maksimal," kata dia.

Tioria menjelaskan pelanggaran HAM berat berdasarkan UU Pengadilan HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan, berdasarkan Statuta Roma ada empat jenis kejahatan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat.

"Untuk Statuta Roma itu ada kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sementara di UU pengadilan HAM itu hanya dua yang dimasukkan," ucap Tioria.

Dia mengatakan Indonesia menganggap kejahatan perang dan kejahatan agresi sebagai kejahatan biasa dan tidak masuk dalam yurisdiksi pengadilan HAM.

Menurutnya, kejahatan perang perlu masuk UU pengadilan HAM. Sebab, kejahatan perang bukan sekadar perang antara dua negara atau lebih, namun juga konflik bersenjata di dalam negeri. Salah satunya, konflik yang pernah terjadi di Timor Timur dan Aceh.

Kemudian, yang kini terjadi di Papua. Meski, kata dia, pemerintah tidak mau menyebut Papua sebagai daerah operasi militer.

"Tapi dengan situasi-situasi yang terlihat di sana, itu sebenarnya masuk dalam konsep konflik bersenjata yang diatur dalam konvensi Jenewa," kata Tioria.

Kontras mendorong pemerintah dan DPR untuk segera merevisi UU pengadilan HAM. Revisi guna memperbaiki kelemahan pengaturan dan mengakhiri impunitas kasus pelanggaran HAM berat. (OL-1)

Baca Juga

Dok. Priibadi

Perpres RAN-PE Bukti Komitmen Pemerintah Atasi Ekstremisme

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Kamis 21 Januari 2021, 00:03 WIB
Ditegaskan Christina, persoalan ekstremisme sudah menjadi permasalahan seluruh elemen bangsa dan bukan hanya...
Antara

Lemkapi: Program Presisi Listyo Cocok dengan Kondisi Indonesia

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:40 WIB
Edi pun meminta kepada calon Kapolri agar memperkuat peranan Polsek agar dapat diandalkan menjadi ujung tombak dalam pelayanan kepada...
Antara

KPK Kembangkan Suap Bansos yang Jerat Juliari

👤Ant 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:17 WIB
"Kita cari karena di program bansos itu banyak sekali bukan hanya difabel, PKH, dan lain-lain," kata Deputi Penindakan dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya