Minggu 22 November 2020, 08:24 WIB

Instruksi Mendagri Merupakan Peringatan Dini bagi Kepala Daerah

Theofilus Ifan Sucipto | Politik dan Hukum
Instruksi Mendagri Merupakan Peringatan Dini bagi Kepala Daerah

MI/Bayu Anggoro
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

 

INSTRUKSI Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 dinilai sebagai bentuk peringatan dini bagi kepala daerah. Kepala daerah dituntut melakukan instruksi itu sebagai bagian dari sumpah jabatan.

"(Instruksi itu) merupakan penegasan kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan termasuk peraturan yang berkaitan dengan penegakan, pengendalian dan penyebaran covid-19," kata pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11).

Rullyandi mengatakan peringatan dini itu harus ditanggapi serius oleh kepala daerah. Sebab, terdapat sanksi pemberhentian jabatan jika tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan terkait protokol kesehatan.

Baca juga: Bawaslu Ingatkan Pemilih Pakai Masker di Hari Pencoblosan

"Instruksi Mendagri wajib menjadi pedoman mutlak bagi seluruh kepala daerah untuk tunduk pada sumpah jabatan protokol kesehatan demi mengutamakan keselamatan rakyat," tegas dia.

Instruksi Mendagri, kata Rullyandi, merupakan amanah konstitusi dan sesuai dengan tugas serta fungsi Mendagri. Hal itu sejalan dengan pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yakni setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan bisa membantu presiden.

"Hal itu sebagai suatu perintah garis komando pemerintah pusat dengan gagasan prinsip asas umum negara kesatuan dan penyelenggaraan otonomi daerah," terang Rullyandi.

Mendagri mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penegakan protokol kesehatan.

"Diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran covid-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tegas Mendagri Tito Karnavian dalam Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020, Kamis, 19 November 2020. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA/Sigid Kurniawan

Joko Tjandra Serahkan Uang lewat Sekretaris Pribadinya

👤Sri Utami 🕔Selasa 01 Desember 2020, 04:20 WIB
Saat diperintahkan untuk memberikan uang senilai US$100 kepada Nurdin, Joko sempat menyebut nama...
ANTARA/Mohamad Hamzah

Densus 88 Tangkap Profesor Bom Kelompok Teroris

👤 Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 01 Desember 2020, 00:13 WIB
Bungker sejenis tersebut juga telah ditemukan di Poso pada 2007, Klaten 2014, dan terakhir Lampung pada...
ANTARA/Sigid Kurniawan

Hakim Nilai Aneh Jaksa tidak Rinci Periksa Pinangki

👤 Sri Utami 🕔Senin 30 November 2020, 23:55 WIB
Hakim juga menanyakan terkait nama Joko S Tjandra yang disebut oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari saat pemeriksaan internal di Kejasaan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya