KEPALA Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menanggapi pernyataan Front Pembela Islam (FPI) yang meminta polisi juga menindak kerumunan saat putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mendaftar sebagai calon wali kota Solo pada 4 September 2020 lalu.
FPI meminta polisi tak hanya menindak kerumunan saat pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang kini diproses di Polda Metro Jaya.
Ia mengatakan perlu diketahui perbedaan kerumunan saat Pilkada dengan kerumunan lainnya. Ia mengatakan kegiatan pengantaran Gibran dalam rangkaian Pilkada diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Penetapan pendaftaran Pilkada itu kan urusannya ada pengawasnya (Bawaslu). Jadi prosesnya kan ada, undang-undangnya kan ada. Jadi case demi case. Konfirmasinya ke Bawaslu," kata Awi, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).
Baca juga : Polisi Berpeluang Panggil Ridwan Kamil Terkait Kerumunan Rizieq
Awi membedakan harus dibedakan Pilkada sampai turunannya diatur dalam undang-undang dan sesuai konstitusi. Masyarakat juga berperan dengan catatan memenuhi semua protokol kesehatan.
Selain itu, Awi menegaskan pihaknya merujuk pada Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan hukum protokol kesehatan. Kapolri Jendral Idham Azis pun sudah meminta kepada para Kapolda untuk tegas menindak pelanggar protokol Covid-19.
"Kalau ada pihak-pihak yang tidak jelas, kemudian melakukan pengancaman dengan dalih adanya kerumunan-kerumunan yang tadi, bahwa kita sudah pakai aturan-aturan tadi," kata Awi. (OL-7)
