Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI pada Pusat Penelitian Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) Cahyo Pamungkas mengatakan, penetapan tersangka terhadap delapan prajurit terkait pembakaran rumah dinas kesehatan di Intan Jaya, Papua adalah langkah baik.
"Penegakan hukum terhadap delapan anggota TNI merupakan langkah yang baik terhadap upaya mewujudkan keadilan," kata Cahyo kepada Media Indonesia, Jumat (13/11).
Kendati demikian, ia mengingatkan pemerintah untuk membatasi penggunaan pendekatan keamanan dalam meredam konflik di Papua. "Pendekatan dialog harus dikedepankan daripada militer," tandasnya.
Baca juga : Pemerintah Apresiasi TNI dalam Penanganan Kasus Intan Jaya
Pada kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengapresiasi ketegasan pimpinan TNI dalam menangani kasus tersebut.
"Alhamdulillah saya bertemu Panglima dan KSAD, yang mengonfirmasi bahwa sudah dilakukan tindakan," ujar Mahfud.
Sebelumnya, Pusat Polisi Militer TNI AD menetapkan delapan prajurit TNI AD sebagai tersangka dalam kasus pembakaran rumah dinas kesehatan di Distrik Hitadipa, Intan Jaya. Hal itu didasarkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan Tim Investigasi Gabungan TNI AD dan Kodam XVII/Cendrawasih terhadap 12 orang. (OL-7)
Jumlah pelanggaran prajurit TNI 2025 menurun hingga 40%. Namun, tantangan disiplin dan kejahatan siber masih jadi sorotan.
Pemerintah mengambil langkah konkret dengan memperkuat pengamanan bandara khususnya di wilayah di Papua menyusul insiden penembakan pesawat perintis di Papua Selatan.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved