RENCANA NasDem menggelar konvensi bagi calon presiden 2024 menunjukkan insting (naluri) politik yang bagus dari sebuah partai. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor.
“Khusus NasDem saya kira ini partai termasuk yang punya insting politik bagus,” kata Firman kepada Media Indonesia, kemarin.
Menurut Firman, naluri cerlang semacam itu sudah dibuktikan NasDem dengan cukup banyaknya partai tersebut memenangi kontestasi lokal. Ia mencontohkan saat NasDem mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat yang tentu dimotori Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Hal serupa akan banyak menentukan arah konvensi capres 2024. “Sekaligus seorang (Surya Paloh) yang punya rekam jejak yang cukup baik memilih kandidat yang berpotensi besar menang,” tandas Firman.
Wacana NasDem menggelar konvensi dicetuskan langsung oleh Surya Paloh pada peringatan HUT ke-9 Partai NasDem, Rabu (11/11). Surya mengatakan, konvensi calon presiden 2024 ditujukan untuk memberi kesempatan bagi anak bangsa di luar partai politik.
Menurut politikus NasDem Willy Aditya, konvensi NasDem dalam mengusung capres 2024 merupakan politik gagasan yang ditawarkan NasDem sebagai partai politik (parpol) modern. Melalui konvensi, NasDem memiliki komitmen untuk melakukan perubahan Indonesia ke depan.
“Kami terbuka tidak hanya kepada kader NasDem, tapi juga kandidat dari luar,” ujar Willy saat dihubungi di Jakarta, kemarin.
Disebutkan Willy, salah satu tugas parpol ialah melakukan pengusungan calon pemimpin negeri. Konvensi menjadi kultur politik berdemokrasi yang sehat dalam menentukan calon pemimpin.
Willy menerangkan, saat ini NasDem memiliki dua fokus utama yang terus dikerjakan jelang pelaksanaan konvensi yang direncanakan berlangsung pada 2022. Pertama, melakukan rekrutmen konvensi sendiri dan yang kedua, melakukan kerja politik membangun blok politik pemenuhan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT) sebesar 20%.
“NasDem terus bekerja. Kita juga bangun blok politik terkait dengan calon presiden yang nantinya akan diusung,” tuturnya.
Sebagai perbandingan, pada Pemilu 2019 gagasan politik yang dibawa NasDem ialah politik dukungan tanpa syarat mendukung Joko Widodo menjabat presiden 2 periode.
Tunggu revisi
Pada kesempatan berbeda, anggota DPD RI Jimly Ashhiddiqie beranggapan membicarakan capres atau Pilpres 2024 belum relevan bila revisi UU Pemilu selesai. Pasalnya, halhal krusial, terutama terkait dengan ambang PT dan ambang batas pemilihan parlemen masih menjadi perdebatan.
“Tetap 20%, turun jadi 10%, atau jadi 0% agar semua parpol peserta pemilu berhak ajukan paslon atau batasi parpol yang sudah lolos threshold di parlemen pada pemilu lalu saja yang diberi hak. Pastikan dulu,” ungkap Jimly melalui akun Twitter-nya, @JimlyAs, kemarin.
Dalam kaitan itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan Komisi II telah sepakat RUU Pemilu mulai dirampungkan di awal periode ini. “Harapan kami paling lambat pertengahan 2021 selesai.” (Uta/P-2)
