Pilkada sebagai Momentum Memilih KDH yang Mampu Tangani Covid-19

Pembekalan Pilkada Berintegritas kepada Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Calon Kepala Daerah, KPU dan Bawaslu dari Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Timur, dan NTT di Hotel Radisson Batam pada hari Selasa, 10 November 2020.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak multidimensi, tidak hanya pada kesehatan, tetapi berimbas kepada masalah sosial dan ekonomi yang mengubah seluruh pola tatanan kehidupan. Masalah sosial yang mengubah pola demand dan supply kemudian memengaruhi sistem produksi dan berdampak pada ekonomi.

Hal itu juga berpengaruh pada sistem keuangan negara. Sehingga daerah yang tadinya mengandalkan transfer pusat menjadi semakin tertekan.

“Ada masalah kesehatan, ada masalah kemanusiaan meninggalnya orang, berimbas ke masalah ekonomi karena adanya pembatasan atau rasa ketakutan masyarakat. Kemudian ke masalah sosial karena mengubah pola demand dan supply, mengubah pola permintaan barang mengubah pola supply nya juga, otomatis produksi juga menjadi terdampak, ini menimbulkan problem masalah ekonomi dan keuangan,” terangnya.

Baca Juga: Mendagri Minta Bakal Paslon tak Pakai Arak-Arakan saat Mendaftar

Oleh sebab itu, Pilkada Serentak menjadi momentum yang baik untuk memilih kepala daerah yang berkapasitas menangani Covid-19 serta mendorong sinergitas pusat dan daerah secara serius menangani pandemi ini. “Kita melihat Pilkada ini menjadi penting. Jadi dibalik, bukannya protokol Covid-19 untuk menjaga Pilkada supaya tidak menular. Dibalik mindset kita, penanganan pandemi ini memanfaatkan momentum Pilkada untuk bisa memberikan kontribusi agar semua serius pusat dan daerah,” kata Mendagri Tito Karnavia saat memberikan sambutan pada Kegiatan Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas Series 5 (Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur) dengan tema 'Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas' di Radisson Golf and Convention Center, Batam, Selasa (10/11/2020).

Mendagri juga telah mengupayakan agar tema sentral Pilkada serentak dapat mengangkat masalah-masalah real. Yakni bagaimana kepala daerah dapat mengendalikan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Menurutnya, tema ini akan membantu masyarakat memilih KDH (kepala daerah) yang tepat karena visi dan misi yang dipaparkan akan sejalan dengan masalah yang dihadapi penjabat pada saat terpilih nanti. Mendagri meyakini tanpa penanganan Covid-19 maka program lain tidak akan berjalan dengan baik.

“Sebagian besar masa jabatan bapak/ibu akan berhadapan dengan masalah ini, berhadapan dengan masalah kesehatan, mencegah penularan Covid-19. Bagaimana menghadapi ekonomi yang stagnan di daerah masing-masing karena ada pembatasan, restauran yang tutup, hotel-hotel yang terdampak, tourism yang terdampak, pabrik-pabrik yang ada PHK karyawannya, dan lain-lain,” tegasnya.

Mendagri Tito mengatakan, di samping memanfaatkan waktu yang tersisa dengan tetap berkampanye sesuai protokol kesehatan, juga digelorakan kepada masyarakat agar pada 9 Desember 2020 nanti datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

“Saya mohon masih sisa 25 hari kampanye ini sesuaikan dengan protokol kesehatan, gunakan hak pilih dan jangan sampai salah pilih karena menyesalnya bisa empat atau lima tahun,” ujarnya.

Mendagri mengingatkan para calon kepala daerah akan pentingnya integritas dan komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat. “Kalau saya menyarankan kembali ke komitmen ketika menjadi kepala daerah, kalau di pikiran kita mencari kekayaan atau pujian saya kira lupakan. Karena nanti bermasalah. Jadilah pemimpin daerah yang mengabdi dan bermanfaat bagi orang banyak,” ujar Mendagri.

Mendagri juga meminta calon kepala daerah untuk memanfaatkan momentum Pilkada ini dengan memilih tema debat seputar penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. “Sebagian masa jabatan bapak/ibu berhadapan dengan masalah pandemi bagaimana menghadapi ekonomi yang stagnan di daerah masing-masing karena ada pembatasan,” kata Mendagri.

Baginya tanpa mengendalikan Covid-19 maka semua program ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain tidak akan berjalan. Tidak hanya itu, Mendagri kembali mengingatkan calon kepala daerah agar berkampanye menggunakan cara-cara cerdas. Seperti pembagian masker dengan gambar pasangan calon, handsanitizer dengan pemasangan stiker atau nomor pasangan calon sehingga elektabilitas calon kepala daerah tersebut bisa meningkat tanpa melanggar, dan diharapkan terjadi penurunan penyebaran Covid-19 di daerah tersebut.

Kemudian, Ia mengajak seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mendagri juga mengimbau kepada masyarakat untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain agar menggunakan hak pilihnya.

“Mulai saat ini kita juga harus mulai mengajak meyakinkan masyarakat untuk datang menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember, kenapa? Jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih menyesalnya 4 sampai 5 tahun. Gunakan hak pilih pada Pilkada 2020,” pungkasnya. (RO/OL-10)