Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sistem dalam partai politik yang belum menghargai dan menerapkan politik berintegritas. Hal itu tercermin dari banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi lantaran harus mengembalikan ongkos politik dalam pemilihan.
"Kenapa korupsi kepala daerah terjadi? Salah satunya karena sistem keparpolan kita belum memberikan iklim yang mengakui dan menghargai integritas," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam webinar Membangun Integritas Partai Politik Menuju Pilkada yang Aspiratif dan Demokratis, Selasa (27/10).
KPK mencatat sudah seratusan gubernur dan bupati/walikota yang terjerat korupsi. Korupsi politik yang dilakukan kepala daerah lantaran tingginya biaya politik dan sistem kaderisasi yang tidak berjalan. Ghufron mengatakan banyak parpol yang mencalonkan kepala daerah bukan berasal dari kader. Sistem pencalonan lebih kepada peluang untuk menang dan juga terkait dengan transaksi politik.
"Banyak kemudian sistem demokratisasi di internal parpol itu sendiri tidak berjalan sehingga menimbulkan praktek yang tidak menyehatkan," ucap Ghufron.
Baca juga: Pragmatisme Parpol Suburkan Calon Tunggal dan Dinasti Politik
Ghufron mengatakan komisi antirasuah melalui kajian sudah memberikan rekomendasi terkait pembenahan sistem parpol. Salah satunya ialah terkait pengelolaan partai secara demokratis, transparan, dan akuntabel.
KPK juga mendorong agar negara memberi dana bantuan parpol yang proporsional untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pada sponsor politik. Kajian KPK pada pilkada-pilkada sebelumnya menemukan 82% calon kepala daerah dibiayai sponsor dan rawan memperjualbelikan kekuasannya untuk mengembalikan hutang ongkos politik.
"Korupsi hanya residu dari proses politik yang terjadi. Kalau parpolnya bagus maka akan melahirkan pemimpin yang bagus. Sebaliknya kalau prosesnya berbiaya tinggi dan tidak demokratis, maka ketika dia (kepala daerah) terpilih pasti berpikir mengembalikan biaya politik, mahar, dan seterusnya," ucap Ghufron.(OL-4)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved