Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sistem dalam partai politik yang belum menghargai dan menerapkan politik berintegritas. Hal itu tercermin dari banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi lantaran harus mengembalikan ongkos politik dalam pemilihan.
"Kenapa korupsi kepala daerah terjadi? Salah satunya karena sistem keparpolan kita belum memberikan iklim yang mengakui dan menghargai integritas," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam webinar Membangun Integritas Partai Politik Menuju Pilkada yang Aspiratif dan Demokratis, Selasa (27/10).
KPK mencatat sudah seratusan gubernur dan bupati/walikota yang terjerat korupsi. Korupsi politik yang dilakukan kepala daerah lantaran tingginya biaya politik dan sistem kaderisasi yang tidak berjalan. Ghufron mengatakan banyak parpol yang mencalonkan kepala daerah bukan berasal dari kader. Sistem pencalonan lebih kepada peluang untuk menang dan juga terkait dengan transaksi politik.
"Banyak kemudian sistem demokratisasi di internal parpol itu sendiri tidak berjalan sehingga menimbulkan praktek yang tidak menyehatkan," ucap Ghufron.
Baca juga: Pragmatisme Parpol Suburkan Calon Tunggal dan Dinasti Politik
Ghufron mengatakan komisi antirasuah melalui kajian sudah memberikan rekomendasi terkait pembenahan sistem parpol. Salah satunya ialah terkait pengelolaan partai secara demokratis, transparan, dan akuntabel.
KPK juga mendorong agar negara memberi dana bantuan parpol yang proporsional untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pada sponsor politik. Kajian KPK pada pilkada-pilkada sebelumnya menemukan 82% calon kepala daerah dibiayai sponsor dan rawan memperjualbelikan kekuasannya untuk mengembalikan hutang ongkos politik.
"Korupsi hanya residu dari proses politik yang terjadi. Kalau parpolnya bagus maka akan melahirkan pemimpin yang bagus. Sebaliknya kalau prosesnya berbiaya tinggi dan tidak demokratis, maka ketika dia (kepala daerah) terpilih pasti berpikir mengembalikan biaya politik, mahar, dan seterusnya," ucap Ghufron.(OL-4)
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved