Selasa 13 Oktober 2020, 17:08 WIB

DPR Jamin tidak Ada Pasal Susupan dalam UU Cipta Kerja

Sri Utami | Politik dan Hukum
DPR Jamin tidak Ada Pasal Susupan dalam UU Cipta Kerja

Antara/Fauzan
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di Kompleks Parlemen.

 

DI tengah gelombang protes, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin memastikan tidak ada pasal susupan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Aziz pun menepis tudingan bahwa terdapat pasal susupan yang mengakomodasi kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Dia menegaskan perumusan regulasi tersebut sudah melalui mekanisme yang benar. Serta, memiliki bukti notulensi dan rekaman dalam setiap pembahasan.

"Saya jamin kami tidak berani memasukan pasal selundupan. Karena itu tindak pidana. Jumlah halaman sampai 1.035 itu rumor," ujar Aziz dalam konferensi pers, Selasa (13/10).

Lebih lanjut, dia menekankan draf UU Cipta Kerja yang sudah final hanya berjumlah 812 halaman. Terdiri dari 488 halaman ketentuan aturan resmi dan sisanya terkait penjelasan. Aziz pun memastikan tidak ada substansi yang mengalami perubahan.

Baca juga: Menkeu: UU Cipta Kerja Tarik Indonesia dari Middle Income Trap

"Substansinya sama sekali tidak berubah. Semua ada rekaman, notulensi saya yakin itu. Pada saat pengetikan untuk jadi lampiran, harus menggunakan legal kertas secara resmi. Dilakukan perapian legal draft jadi 812 halaman, termasuk penjelasan," jelasnya.

Menyikapi aksi protes terhadap UU Cipta Kerja, Aziz menyarankan publik untuk menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK). "Pro dan kontra ada mekanisme konstitusi kita melalui MK," imbuh Aziz.

Selanjutnya, draf regulasi yang telah rampung akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Setelah UU Cipta Kerja ditandatangani Kepala Negara, regulasi itu pun resmi berlaku.(OL-11)

 

Baca Juga

AFP/	ADRIAN DENNIS

Perkuat Alutsista, Indonesia Bakal Produksi GCI Bersama Prancis

👤Yakub Pryatama 🕔Minggu 29 Mei 2022, 07:15 WIB
“Len dan Thales baru saja melakukan penandatanganan kerja sama pemenuhan 13 Radar GCI untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI....
ANTARA FOTO/Nyoman Hendra W

Kemendagri Perkuat Validasi Indeks Inovasi Daerah 2022

👤Yakub Pryatama W 🕔Minggu 29 Mei 2022, 06:51 WIB
Kolaborasi dilakukan guna menghasilkan proses penilaian yang objektif dalam mengukur pencapaian kinerja pemerintah daerah (pemda) di...
MI/ Duta

Tersangka Ajukan Protes Karena Belum Terima Hasil Gelar Perkara

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 21:10 WIB
Surat protes itu dilayangkan dengan tembusan surat ke Jaksa Agung, Irwasum, Kompolnas dan Komisi III...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya