Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
ANGGOTA Badan legislasi (Baleg) Arteria Dahlan mempertanyakan konsistensi politikus Partai Demokrat Benny K Harman dalam pembahasan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang berlangsung di Baleg. Arteria menyebut, Benny jarang menghadiri rapat pembahasan tingkat 1 RUU Ciptaker.
"Coba deh cek Bang Benny masuk di Baleg kapan? Ikut rapat juga boleh dihitung pake jari. Jangan-jangan jari tangan aja enggak sampai. Apa saja masukan dari beliau? DIM fraksinya apa saja," ungkap Arteria dalam keterangan resminya yang ia sampaikan kepada awak media di Jakarta, Sabtu (10/10).
Politikus PDIP tersebut mempertanyakan pernyataan Benny yang menyebut pembahasan pasal-pasal klaster ketenagakerjaan dilakukan secara tertutup dalam ruang gelap oleh Baleg. Secara tegas Arteria menepis dugaan tersebut. Menurutnya, semua norma, pasal, dan klaster yang ada dalam RUU Ciptaker dilakukan secara transparan.
"Ini pembahasan RUU yang sangat transparan. Dari detik pertama sudah diliput oleh media elektronik, cetak, digital, hingga media sosial. Begitu telanjangnya kerja-kerja Panitia Kerja (Panja) Baleg kita dalam membahas RUU Ciptaker," tegas Arteria.
Arteria pun meminta agar Benny bisa segera meralat ucapannya agar tidak semakin menimbulkan keresahan publik terkait RUU Ciptaker, khususnya klaster ketenagakerjaan. Semua materi muatan dalam RUU Ciptaker memiliki kepentingan yang sama seingga tidak ada satu pun pembahasan yang dilakukan secara tertutup.
"Bagi baleg semua materi muatan dalam RUU Ciptaker sama penting. Sama hebatnya untuk diperjuangkan. Tidak ada bagian yang tidak penting, semuanya penting dan pembahasan semua pasal diperlakukan sama," ungkapnya.
Arteria pun meminta publik untuk memutar kembali video pembahasan DIM RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Dengan begitu, publik dapat melihat langsung fraksi mana saja yang betul-betul kritis terhadap pembahasan RUU Ciptaker.
"Saya masih ngegas saat pembahasan hingga detik terakhir. Sementara Bang Benny saat itu masih banyak puja pujinya ke pemerintah," ungkapnya.
Arteria menegaskan, setiap anggota fraksi yang ada di DPR wajib menghormati setiap RUU yang sudah disahkan menjadi UU. Jika ada hal yang kurang berkenan, sudah ada kanal konstitusi melalui gugatan uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kan memalukan anggota DPR kritis dan nyinyir di luaran, bukan di gelanggang dan medan pertempuran saat pembahasan UU di Baleg. Harusnya Bang Benny selaku anggota DPR dan fraksinya dapat memanfaatkan forum pembahasan UU ini dengan sebaik-baiknya, menghadirkan argumentasi-argumentasi yang mampu memberikan pengayaan bagi UU ini. Bukan sebaliknya," tandas Arteria. (P-2)
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved