Perludem: Jangan Beri Kemewahan Hukum pada Peserta Pilkada

PENERAPAN sanksi atau hukuman terhadap pelanggar protokol kesehatan dinilai timpang, khususnya bagi kalangan elit politik.

Hal itu tecermin dari tidak adanya sanksi tegas kepada peserta Pilkada 2020 saat masa pendaftaran awal. Pelanggaran terkait pengumpulan massa terjadi di berbagai tempat. Namun, para elit mendapat toleransi, yang mengakibatkan penyebaran covid-19.

"Penyelenggaraan pemilu 2020 ini kurang konkret untuk penegakan hukum terkait covid-19. Hampir tidak ada langkah hukum terhadap pasangan calon yang melanggar saat awal September lalu. Sedangkan warga dipermalukan dengan berbagai sanksi," tutur Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Sabtu (26/9).

Baca juga: Peserta Pilkada Diminta Utamakan Kampanye Virtual

Menurutnya, penerapan aturan KPU belum kuat. Proses tahapan Pilkada 2020 menyisakan masa krusial. "Kita belum punya aturan untuk pemungutan suara yang lebih progresif. Itu belum tersedia, karena kapasitas itu belum bisa diandalkan hanya dari KPU saja," pungkasnya. 

Dia pun mengkritisi buruknya komunikasi publik dari KPU. Kondisi tersebut membuat Kementerian Dalam Negeri berada paling depan, dibandingkan KPU dalam Pilkada kali ini. 

Baca juga: Jelang Pilkada, KPU Simulasi Rekapitulasi Elektronik

"Saat ini pemerintah berada jauh paling depan dari pada penyelenggara pemilu. Publik bisa memertanyakan peran KPU sebagai penyelenggara pemilu yang dijamin konstitusi," ungkap Titi.

Selain itu, harus dipersiapkan skema konkret yang adil terkait strategi layanan akses golongan pemilih rentan. Misalnya, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

"Kami belum mendengar skema yang konkret. Kita harus adil. Tidak semua masyarakat mendapat akses virtual. Jika modal digital saja, maka yang banyak diuntungkan adalah petahana," tandasnya.(OL-11)