Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memutakhirkan data secara berkala. Supaya tidak terdapat kendala, petugas di lapangan harus memiliki komunikasi intensif dengan petugas pemakaman.
"Dibuat forum komunikasi penjaga makam. Berkawanlah seluruh kadis (kepala dinas) dukcapil dengan para penjaga makam. Buat grup whatsapp atau telegram. Kesannya lucu tapi ini akan efektif," kata Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menirukan instruksi Tito, dalam keterangan resmi, Jumat (25/9).
Menurut Zudan, Ditjen Dukcapil harus terus bekerja cerdas memperbaiki kinerja. Khususnya menyangkut masih rendahnya pencatatan kematian.
Pemutakhiran data, kata Zudan, bergantung pada laporan masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong pencatatan kematian secara berkala dengan petugas yang proaktif mengumpulkan data langsung ke masyarakat.
"Saya mendorong rekan-rekan di Direktorat Pencatatan Sipil secara agresif memonitor Buku Pokok Pemakaman (BPP). Ini untuk merapikan membuat akurat database kependudukan," tegasnya.
Zudan melihat jajarannya perlu membuatkan surat tentang pencatatan kematian, utamanya pada instruksi monitoring BPP yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Instruksi itu ditujukan kepada seluruh gubernur. Landasannya karena petugas kerap terhambat oleh dalih pejabat daerah yang menyatakan tidak mempunyai satuan perangkat daerah (SKPD) yang menangani BPP.
"Dengan pencatatan kematian yang akurat, tidak ada lagi orang yang sudah meninggal dunia masih menerima bantuan sosial, ikut terdata dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Karena itu perlu didorong dengan mewajibkan bupati membuat BPP," pungkasnya. (P-2)
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Masyarakat perdesaan yang ingin tinggal di DKI Jakarta diingatkan untuk memiliki surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.
Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan menjadi faktor utama dalam mendorong efisiensi layanan perbankan serta meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat
"Beberapa (RSUD dan RS Swasta) sudah berjalan, sebagian masih proses,"
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta akan memperpanjang layanan kependudukan hingga 27 November 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved