Penetapan Calon Tertutup, Aman, Lancar

TAHAPAN penetapan pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak mulai berlangsung, Rabu (23/9). Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah wilayah menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon peserta pilkada secara tertutup.

Simpatisan dan pendukung dibatasi sesuai protokol kesehatan selama pandemi covid-19. Hal itu sejalan dengan aturan KPU yang telah melarang adanya kerumunan dalam tahap tersebut.

Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, misalnya, rapat pleno penetapan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara tertutup di Ball Room KPU Husni Kamil Manik, Jalan Poros Babang Labuha, Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, kemarin.

Ketua KPU Halmahera Selatan, Darmin Haji Hasim, mengatakan rapat pleno penetapan pasangan calon yang digelar tertutup itu untuk mencegah kerumunan massa dua pasangan calon. Ini guna memutus mata rantai penyebaran wabah covid-19.

Di Kabupaten Tasikmalaya, penetapan secara tertutup juga berlangsung. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin mengatakan hal itu dilakukan berdasarkan rapat pleno. Dalam kesempatan itu, empat pasang calon Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya ditetapkan akan ikut serta di dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Dengan penetapan calon kepala daerah yang berlangsung tanpa kerumunan karena dilakukan tertutup tersebut, tahapan pilkada di sejumlah wilayah tersebut dilaporkan berlangsung aman dan tertib.

Secara terpisah, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat atau Rerie, mengatakan, jika pilkada serentak tetap dilaksanakan, pemerintah harus menjamin kesehatan masyarakat dan menjamin tidak tercipta klaster penyebaran baru. “Kalau memang pilkada serentak tetap dilanjutkan, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menekan penyebaran covid-19 yang meluas di tengah pesta demokrasi itu,” ujar Rerie dalam diskusi daring bertema Pilkada pada masa pandemi: ditunda atau lanjut? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, kemarin.

Karena itu, Rerie berharap berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dapat mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama sepanjang tahapan pelaksanaan pilkada serentak. (HI/OL/AD/LN/YH/BY/RS/AT/SL/TB/SS/RO/X-6)