Minggu 06 September 2020, 09:40 WIB

KPK Disarankan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
KPK Disarankan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
KPK

 

PAKAR Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji menilai langkah kepolisian yang menunda penanganan kasus hukum calon kepala daerah (cakada) sudah tepat. Sikap yang sama perlu dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya penegakan hukum terbebas dari prasangka negatif.

Keputusan ini memang sudah menjadi kebijakan Polri agar selama pilkada sebaiknya dilakukan penundaan proses hukum. Tapi ini tidaklah berarti menghentikan proses hukumnya," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (6/9).

Menurut dia, keputusan Polri tersebut sangat wajar karena berposisi sebagai garda terdepan penanganan hukum terkait pilkada. Penundaan proses hukum bagi cakada di pilkada serentak 2020 ini bertujuan untuk menjaga iklim demokrasi tetap sehat.

"Polri tidak ingin dituding bermain politik jika melakukan proses hukum," katanya.

Selain itu, Indriyanto menjelaskan penundaan proses hukum selama rangkaian pilkada juga dimaksudkan agar Polri tidak dituding ikut 'bermain' politik. "Kalau proses hukum tidak ditunda, nanti Polri dianggap bermain politik, misalnya dengan salah satu cakada. Terlebih posisi Polri sangat sensitif dalam pesta demokrasi ini," paparnya.

baca juga: 141 Bapaslon Diduga Langgar Aturan Protokol Kesehatan

Berkaca pada kondisi itu, ia pun menyarankan sikap yang sama diambil KPK. Stigma negatif bisa gagal muncul kepada komisi antirasuah ketika menunda penanganan perkara yang melibatkan cakada.

"Sebaiknya KPK berposisi yang sama untuk menghindari stigma kepentingan politik yang sama, kecuali adanya tindakan urgensif seperti OTT (operasi tangkap tangan). Yang perlu dipahami dan terpenting adalah proses hukum tetap berjalan setelah pesta demokrasi ini selesai," pungkasnya. (OL-3)
 

Baca Juga

Antyara/Aditya Pradana Putra

Baleg akan Raker Ulang Bahas RUU KUHP ke Prolegnas 2021

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 20:15 WIB
Menurut Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PPP Achmad Baidowi, RUU KUHP baru bisa dibahas di DPR apabila RUU tersebut telah masuk dalam daftar...
MI/Andri Widiyanto

Polemik Demokrtat, Sikap Pasif Pemerintah Dinilai Tepat 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 19:45 WIB
"Sekarang posisinya (pemerintah) sudah tepat. Artinya ini dibiarkan saja karena ini urusan partai. Meskipun sebenarnya akan lebih baik...
Antara

Mahfud: Pemerintah tak Bisa Larang KLB Demokrat

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 18:45 WIB
Menurut Mahfud, sikap itu sama dengan yang diambil pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ketika ada kisruh internal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya