TNI-AD Tetapkan 29 Prajurit Jadi Tersangka

POLISI Militer TNI Angkatan Darat telah menetapkan 29 prajurit dari sejumlah kesatuan sebagai tersangka dalam kasus penyerangan Polsek Ciracas.

“Yang sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan diajukan penahanan sebanyak 29 personel,” ungkap Komandan Pusat Polisi
Militer TNI-AD (Danpuspomad) Letjen Dodik Wijanarko di Jakarta, kemarin.

Sejak penyidikan dimulai pada 29 Agustus, imbuh dia, pihaknya telah memeriksa 51 prajurit dari 19 kesatuan.

“Dua puluh satu lainnya masih diperiksa. Satu personel lainnya yang diperiksa dikembalikan ke kesatuan lantaran murni berstatus saksi. Kasus ini akan diusut tuntas,” tegasnya.

Perusakan Kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur, terjadi pada Sabtu (29/8) dini hari. Aksi tersebut diduga berawal dari kabar bohong anggota Satuan Direktorat Hukum TNI-AD Prada M Ilham yang mengalami kecelakaan sehari sebelumnya.

Kabar kecelakaan yang dialami Prada M Ilham kemudian berkembang menjadi rumor pengeroyokan yang berbuntut perusakan Polsek Ciracas.

Sulit dihentikan

Pengamat militer, MT Arifin, menilai tindak kekerasan di antara atau oleh para personel TNI dan Polri sangat sulit untuk dihentikan.

Pasalnya, program sinergi kedua institusi tidak menyentuh substansi dan tuntutan kesejahteraan prajurit gagal dipahami pimpinan.

“Insiden tersebut (seperti di Polsek Ciracas) tidak akan berhenti, siapa pun pemimpinnya, karena realitas apa yang terjadi di arus bawah dengan apa yang digembar-gemborkan pimpinan yang ada di atas tentang sinergi bukan tidak sejalan, tapi tak ada isi atau makna sesungguhnya,” ujarnya kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut dia, sudah dilakukan banyak terobosan guna mencegah kekerasan di antara atau oleh para personel kedua instansi, seperti kegiatan olahraga bersama. Namun, itu tak menjadi jaminan kompak di luar barak.

“Kompak di dalam iya. Mungkin, di daerah-daerah di luar Jakarta, TNI-Polri sangat kondusif karena mungkin kultur budaya dan adab di wilayah perdesaan yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kekeluargaan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia menyarankan kepada pimpinan TNI-Polri untuk lebih memahami persoalan sesungguhnya yang dialami prajurit.

“Pimpinan TNI-Polri harus sadar dan mengerti apa yang diinginkan oleh anggotanya. Bukan sekadar menuntut beban kinerja dan kedisiplinan, tapi juga harus meningkatkan kesejahteraan tiap-tiap anggota,” pungkasnya. (Dhk/Cah/X-11)