Gaet Influencer, Pemerintah Dinilai Tidak Percaya Diri

PELIBATAN influencer dalam sosialisasi kebijakan mencerminkan pemerintah tidak percaya diri. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor.

"Itu membuktikan negara tidak percaya diri bahwa dirinya menjadi influencer. Sehingga, dibutuhkan orang-orang yang dianggap lebih terkenal dari negara," ujar Firman saat dihubungi, Rabu (3/9).

Padahal, lanjut dia, pemerintah memiliki kekuasaan sebagai influencer. Menurutnya, pemanfaatan kalangan influencer dinilai kebijakan yang tidak tepat.

Baca juga: Influencer Diminta Cek Sumber Sebelum Publikasi Konten

"Pemerintah dan perangkatnya adalah pihak yang memiliki influence. Konsekuensi dengan adanya power, dia itu punya pengaruh. Jadi tidak perlu ada influencer lagi," jelas Firman.

Sebenarnya, pemerintah memiliki hak untuk menyebarluaskan pesan terkait kebijakan. Sosialisasi menjadi hal lumrah sepanjang proporsional dan tidak menimbulkan imajinasi yang berbeda jauh dari realita

Dia pun mempertanyakan peran influencer saat lembaga pemerintahan telah memiliki divisi hubungan masyarakat, yang dibayar dengan uang negara. "Mengapa mengambil lagi uang dari kas negara yang nominalnya juga sangat dahsya. Sebetulnya tidak perlu kalau memang pesannya adalah sosialisasi," papar Firman.

Baca juga: Promosikan Indonesia, Pemerintah Siapkan Rp75 M untuk Influencer

Di sisi lain, Firman juga menyoalkan independensi influencer yang digunakan pemerintah. Meski dilindungi kebebasan berbicara, namun akan berbahaya jika pesan yang disampaikan influencer ke publik telah dimaipulasi.

Adapun pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai pemanfaatan influencer oleh pemerintah merupakan hal yang lazim. "Menurut saya sah-sah saja, tidak apa-apa. Agak aneh kalau pemerintah tidak menggunakan media sosial untuk menjelaskan programnya," kata Djayadi.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjorel Rachman menyebut influencer sebagai aktor digital menjadi keniscayaan di tengah perkembangan transformasi digital. Mereka dinilai sebagai jembatan komunikasi antara kebijakan pemerintah dan masyarakat.(OL-11)