Wapres: Waspadai Stok Pangan Nasional

PEMERINTAH akan memfokuskan diri terhadap kelangkaan dan krisis pangan dunia seperti yang telah diingatkan oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan dan krisis pangan, ungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pemerintah mengambil berbagai langkah strategis dalam rangka menjamin ketersediaan stok pangan nasional sehingga ketahanan pangan nasional dapat tetap terjaga. 

“FAO meminta negara-negara penghasil pangan besar di dunia untuk mengambil langkah pengamanan cadangan pangan dalam negeri untuk memastikan terjaminnya stok pangan nasional. Karena itu pemerintah perlu mengambil berbagai langkah strategis dalam rangka menjamin ketersediaan stok pangan nasional sehingga ketahanan pangan nasional dapat tetap terjaga,” kata Wapres saat Simposium Nasional Kesehatan, Ketahanan Pangan dan kemiskinan dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-64 Universitas Hasanuddin, Selasa (1/9).

Baca juga: Presiden: Terus Hati-hati Sebelum Ada Vaksin

Wapres menyebutkan, saat ini terjadi problem dalam mengatasi ketahanan pangan di Indonesia yang bahkan terjadi sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Ma’ruf melihat fenomena alih fungsi lahan sebagai ancaman serius bagi ekosistem pertanian di Indonesia. 

“Berubahnya fungsi lahan sawah membawa dampak yang sangat luas seperti ancaman terhadap ketahanan pangan, kemiskinan petani dan kerusakan ekologi di pedesaan,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, luas lahan baku sawah menurun dari 7,75 juta hektar pada 2013 menjadi 7,46 juta hektar pada 2019. Sementara itu, luas panen menurut perhitungan BPS dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA), menurun dari 11,38 juta hektar menjadi 10,68 juta hektar pada 2019, dan diperkirakan akan menurun lagi menjadi 10,48 juta hektar pada 2020. 

“Mengamati perkembangan ini maka rata-rata sawah hanya ditanami sebanyak 1,4 kali,” paparnya.

Sementara menurut perkiraan BMKG, tahun ini terjadi musim kemarau yang lebih kering mulai Juni 2020 dimana terdapat 30% wilayah pertanian yang akan mengalami kemarau lebih kering. Produksi beras kita diperkirakan akan lebih kecil dibandingkan dengan produksi beras pada 2018 dan 2019, walaupun masih akan menyisakan sedikit surplus pada akhir 2020. “Oleh karena itu, perlu perhatian khusus untuk dapat mencukupi kebutuhan beras di awal 2021, karena kita belum memasuki musim panen,” ujarnya.

Ma’ruf menyebut sejumlah langkah yang diambil untuk mengatasi problem ketahanan pangan tersebut seperti melakukan upaya intensifikasi, diversifikasi, penguatan Cadangan Beras Pemeritah Daerah (CBPD), serta membangun Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).

“Intensifikasi pertanian sebagaimana kita pahami bersama, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang telah ada. Intensifikasi pertanian dilakukan melalui program Panca Usaha Tani, yang kemudian dilanjutkan dengan program Sapta Usaha Tani,” jelasnya.

Baca juga: Jaksa Agung Minta Telisik Tersangka Bundir di Kejati Bali

Sementara untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras, ungkap Wapres, diperlukan kampanye diversifikasi atau penganekaragaman pangan, bahwa pemenuhan pangan tidak selalu beras, namun masih banyak komoditas lain di setiap daerah. 

“Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris. Salah satu kekayaan sumber daya alamnya berupa ragam sumber hayati penghasil karbohidrat tinggi. Saat ini terdapat sekitar 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan yang tersebar di tanah air,” pungkasnya. (OL-6)