Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
REKOMENDASI MPR agar visi dan misi calon kepala daerah terintegrasi dengan Visi NKRI perlu diimplementasikan secara substansi dan teknis oleh penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait. Demikian disampaikan Sekjen Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bernad Dermawan Sutrisno dalam acara webinar Senin (31/8/2020).
"Rekomendasi MPR terkait integrasi visi dan misi calon kepala daerah dengan Visi NKRI harus dimplemetasikan ke tataran teknis setelah mendapat penguatan atau masukan dari publik dan berdasarkan kajian akademis," tegas Bernad.
Sebelumnya, visi dan misi calon kepala daerah (cakada) bagian tidak terpisahkan dari Visi Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dicetuskan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo bertepatan dengan HUT ke-75 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 29 Agustus 2020.
Menurut Bambang, visi-misi NKRI yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, sebagai arah bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). "Serta rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional," tukasnya.
Webinar dengan tema *Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Melalui Pemilu dan Pilkada menghadirkan narasumber: Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR), Tito Karnavian (Mendagri), Arif Budiman (Ketua KPU), Abhan (Ketua Bawaslu), Muhamad (Ketua DKPP). Pembahas dari penggiat Pemilu adalah Jerry Sumampow dan Khoirunnisa Nur. Pengantar diskusi oleh Alfitra Salamm (Ketua Umum AIPI) dan moderator diskusi Nur Hidayat Sardini (Ketua AIPI Semarang).
"Melalui webinar ini diharapkan agar rekomendasi MPR tentang visi dan misi Calon Kepala Daerah terintegrasi dengan Visi NKRI dapat diimplementasikan secara substansi dan teknis oleh penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait," tegas Sekjen AIPI Bernad. (RO/A-3)
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved