SDM Modal Indonesia Keluar dari Jebakan Negara Pendapatan Menengah

PRESIDEN Joko Widodo menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai modal bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Krisis kesehatan dan ekonomi yang melanda saat ini harus dijadikan momentum untuk mengejar ketertinggalan termasuk di bidang SDM.

"Infrastrukturnya baik, SDM kuat, kelembagaan dan cara kerjanya efisien, itulah modal kita untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan akan bisa membawa kita untuk menjadi negara maju," kata Presiden Jokowi saat meresmikan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (Undip) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (26/8).

Presiden mejelaskan prioritas Kabinet Indonesia Maju dalam lima tahun ke depan yakni pengembangan SDM. Selain membangun infrastruktur dan kelembagaan yang efisien, imbuh Presiden, pengembangan SDM juga menjadi kunci membawa Indonesia maju.

Presiden menyebut puncak bonus demografi yang dinikmati Indonesia perlu diimbangi dengan pengembangan SDM dan peluang kerja harus disediakan sebanyak-banyaknya.

"Kita harus meningkatkan kapasitas SDM kita agar lebih produktif dan lebih kompetitif, dan pendidikan vokasi menempati posisi penting dalam strategi pengembangan SDM kita," imbuhnya.

Dalam pengembangan SDM, lembaga pendidikan tinggi menempati posisi yang sangat sentral. Menurut Kepala Negara, perguruan tinggi memiliki ekosistem pembelajaran yang baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan potensial untuk mengembangkan inovasi.

"Tetapi kita harus akui, di luar pendidikan tinggi ada industri yang langsung bekerja di lapangan, yang praktik langsung di lapangan. Ada ekosistem kewirausahaan, ada research and development dan ini merupakan sumber pembelajaran yang baik bagi generasi muda kita, apalagi dalam pendidikan vokasional," jelasnya.

Presiden mengingatkan selain penyediaan infrastruktur, sinergi perguruan tinggi dan industri juga amat penting. Akses mahasiswa untuk magang atau belajar sambil bekerja di dalam industri perlu dibuka seluasnya.

Baca juga : Presiden Ingatkan Tata Kelola Pemerintahan Harus Efisien

"Itulah inti dari kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka, bahwa mahasiswa diberi akses dan didukung untuk belajar kepada siapa saja dan di mana saja, yang bisa memberikan pengetahuan, yang bisa memberikan keterampilan baru yang relevan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh industri," tutur Presiden.

Presiden Jokowi menjelaskan pemerintah sedang bekerja keras untuk membangun kawasan-kawasan industri. Salah satu kawasan industri terpenting yakni kawasan industri di sepanjang super koridor ekonomi pantai utara Jawa.

Koridor tersebut telah dilengkapi dengan ketersediaan akses logistik yang baik, tol darat yang sudah tersambung baik, ada tol laut, ada tol udaranya, dekat dengan pelabuhan dan bandara, serta telah dilengkapi dengan ketersediaan listrik yang melimpah di pulau Jawa.

"Industri-industri dalam kawasan ini kita dorong untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan vokasi dan kita dorong untuk bersinergi, bekerja sama dengan para pelaku usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah untuk membangun sinergi kekuatan nasional," kata Presiden.

Presiden pun mengajak semua pihak yang terkait, pelaku industri, pelaku UMKM, dan lembaga pendidikan tinggi untuk memanfaatkan momentum pengembangan kawasan industri ini sebagai ajang sinergi untuk melakukan lompatan kemajuan. Oleh karena itu, Presiden berpandangan bahwa inovasi model kerja sama harus terus dikembangkan.

"Masing-masing pihak harus membuka diri untuk berubah, untuk menemukan cara-cara baru, untuk menemukan model kerja sama baru yang saling menguntungkan dan menghasilkan nilai tambah yang maksimal untuk perekonomian nasional kita," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyambut baik bantuan dari Grup Sinar Mas dan Grup Astra kepada Universitas Diponegoro dalam pembangunan pendidikan vokasi di Undip. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (OL-2)