Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan upaya pemerintah menanggulangi pandemi covid-19 sudah dilakukan secara cepat dan luar biasa. Presiden pun mengapresiasi perjuangan untuk menghambat penyebaran, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian yang dilakukan berbagai elemen.
"Atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter dan perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi, kepada tokoh masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, serta para ASN di pusat dan di daerah," ucap Presiden dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2020, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Baca juga: Presiden: Pancasila Tidak Bisa Dipertukarkan
Presiden menyatakan pandemi covid-19 juga mengharuskan pemerintah melakukan reformasi fundamental dalam cara kita bekerja. Kesiap-siagaan dan kecepatan diuji dalam penanganan wabah. Presiden pun menyebut sejumlah langkah di awal wabah telah dilakukan dengan kecepatan.
"Kita harus mengevakuasi WNI dari wilayah pandemi di Tiongkok. Kita harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat," ucapnya.
Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, Jokowi mengatakan pemerintah juga cepat bergerak dengan memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji.
Kemudian, membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka. Pemerintah, ucap Presiden, juga membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK antara lain melalui bantuan sosial dan Program Prakerja.
Untuk itu semua, Presiden mengatakan pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program. Pemerintah juga menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini dengan merealokasi anggaran dalam waktu singkat, menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Kemudian juga bersinergi dengan BI, OJK, dan LPS untuk memulihkan perekonomian.
"Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart short cut. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil," ujarnya.
Baca juga: Jokowi: Pemerintah Tidak Main-Main dengan Pemberantasan Korupsi
Presiden mengungkapkan pandemi saat ini juga membuat pola pikir dan etos kerja harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi juga harus diprioritaskan serta kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional harus ditingkatkan.
"Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan," ucapnya. (OL-6)
RAPBN 2025 mencatat beberapa perubahan di sejumlah sektor. Bila sektor infrastruktur mengalami penurunan anggaran, di sektor kesehatan dan pendidikan justru terjadi peningkatan anggaran.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan 2024 guna melepas kepemimpinannya dengan husnul khatimah.
POLITISI PDIP menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan HUT ke-79 Kemerdekaan RI terlalu irit dan tidak menyinggung berbagai masalah krusial yang terjadi.
PDIP mengeklaim absennya Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dalam sidang tahunan MRP, DPR, dan DPD 2024 berkaitan dengan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah berhati-hati dalam menjalankan transisi energi. Pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di berbagai sektor untuk mencapai NZE di 2060
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang dinilai harus menjadi autokritik (koreksi diri).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved