Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MPR mempersiapkan secara matang penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR pada 2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen. Sidang yang digelar pada hari ini tersebut dipastikan menerapkan protokol kesehatan covid-19 secara ketat.
“Kami sudah melakukan geladi bersama-sama dan juga dengan Sekretariat Negara. Jadi, intinya kita sudah mempersiapkan tata cara persidangan,” ujar Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono melalui keterangan tertulis, kemarin, seperti dikutip Medcom.id.
Persiapan tersebut telah mendekati final, baik secara teknis dan administratif. Teknis Sidang Tahunan MPR yang disiapkan, misalnya membatasi jumlah anggota MPR dan menjaga jarak aman.
“Tidak seperti di masa normal. Sekarang ini sangat terbatas,” tutur Cahyono. #Selain itu, hanya perwakilan dari fraksi dan DPD serta tamu udangan yang diperkenankan hadir demi menerapkan ketentuan protokol kesehatan. Posisi dan jarak duduk antara tamu undangan mendapat atensi khusus di tengah pandemi covid-19.
Menurut Cahyono, pihaknya telah menyiapkan saluran virtual melalui Zoom untuk anggota MPR yang tidak dapat hadir.
“Bisa diikuti dengan streaming atau di televisi. Masyarakat juga bisa menyaksikan sidang ini,” jelasnya.
Dalam rangka memastikan penegakan protokol kesehatan, Sekretariat Jenderal MPR RI juga telah memfasilitasi penyelenggaraan tes cepat atau rapid test covid-19 bagi para jurnalis yang akan meliput Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR dan DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR RI tersebut.
Sidang Tahunan MPR bakal dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sejumlah menteri, dan pimpinan lembaga negara. Sidang ini diagendakan berisi pemaparan kinerja pemerintah dan lembaga negara satu tahun ke belakang.
Pemaparan tersebut sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada masyarakat. Lembaga-lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat, yakni MPR, DPR, DPD, Presiden RI, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato yang merangkum kinerja semua lembaga pemerintah. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad berharap, saat berpidato, Presiden menyampaikan sesuatu yang menenangkan rakyat Indonesia di tengah menghadapi pandemi covid-19.
“Yang terpenting, pidato Presiden dalam Sidang Tahunan harus dapat memberikan harapan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menanti terobosan
Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan, lanjut Fadel, juga harus membuat penegasan, terutama soal bagaimana mendongkrak secara riil perekonomian Indonesia di situasi pandemi.
“Hal tersebut harus menjadi perhatian serius, sebab keadaan saat ini menurut pengamatan kami semakin hari semakin memburuk,” ujarnya.
Ia mengatakan, di saat Sidang Tahunan itu rakyat pasti ingin mendengar solusi dan terobosan pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah akibat pandemi.
“Saya yakin dengan dukungan kuat rakyat, pemerintah pasti bisa, pada intinya masih ada harapan,” tandas Fadel. (Ant/P-2)
RAPBN 2025 mencatat beberapa perubahan di sejumlah sektor. Bila sektor infrastruktur mengalami penurunan anggaran, di sektor kesehatan dan pendidikan justru terjadi peningkatan anggaran.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan 2024 guna melepas kepemimpinannya dengan husnul khatimah.
POLITISI PDIP menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan HUT ke-79 Kemerdekaan RI terlalu irit dan tidak menyinggung berbagai masalah krusial yang terjadi.
PDIP mengeklaim absennya Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dalam sidang tahunan MRP, DPR, dan DPD 2024 berkaitan dengan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah berhati-hati dalam menjalankan transisi energi. Pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di berbagai sektor untuk mencapai NZE di 2060
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang dinilai harus menjadi autokritik (koreksi diri).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved