Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
TERBENTUKNYA Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya, perlu dicermati secara mendalam.
Deputi VII Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto menyatakan bahwa sebagai warga negara sudah seharusnya membela Tanah Airnya dengan segenap jiwa dan raganya. Oleh sebab itu, segala jenis ancaman yang dapat membahayakan kesatuan dan keutuhan NKRI wajib untuk diantisipasi siapa pun terlepas dari profesinya. Keselamatan rakyat Indonesia dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mutlak untuk dilindungi.
“Sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi segenap tumpah darah. Kita harus sadari bahwa seluruh ancaman perlu diantisipasi supaya kita bisa lepas dari ancaman itu, baik yang berasal dari dalam atau luar negeri,” ujar Wawan dalam diskusi publik dengan tema Aksi selamatkan Indonesia, selamatkan dari apa?” di Jakarta, kemarin.
Ahli hukum Muhammad Kapitra Ampera menilai bahwa pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya, saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik jika dibandingkan dengan negara lainnya. Dia membaca bahwa wadah KAMI itu lebih ke arah politik.
Di tempat yang sama, pakar politik Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro, menambahkan saat ini musuh bersama bangsa Indonesia
ialah nepotisme, korupsi, kekerasan, dan lainnya.
“Kita ini tidak lebih buruk daripada negara-negara lain seperti Singapura yang pertumbuhan ekonominya jatuh sangat dalam. Meski kontraksi, kita relatif terukur. Tapi, memang kita tidak sebagus negara Swedia, Islandia, dan lainnya. Kinerja kita dalam lima tahun kemarin bagus dalam beberapa hal, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi,” tukas Anggoro.
Pengamat politik Roby Nurhadi berharap kemunculan organisasi masyarakat dalam berbagai jenis, khususnya KAMI, diharapkan tidak menambah masalah baru bagi bangsa Indonesia. (Pro/Ant/P-1)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved