Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
TERBENTUKNYA Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya, perlu dicermati secara mendalam.
Deputi VII Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto menyatakan bahwa sebagai warga negara sudah seharusnya membela Tanah Airnya dengan segenap jiwa dan raganya. Oleh sebab itu, segala jenis ancaman yang dapat membahayakan kesatuan dan keutuhan NKRI wajib untuk diantisipasi siapa pun terlepas dari profesinya. Keselamatan rakyat Indonesia dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mutlak untuk dilindungi.
“Sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi segenap tumpah darah. Kita harus sadari bahwa seluruh ancaman perlu diantisipasi supaya kita bisa lepas dari ancaman itu, baik yang berasal dari dalam atau luar negeri,” ujar Wawan dalam diskusi publik dengan tema Aksi selamatkan Indonesia, selamatkan dari apa?” di Jakarta, kemarin.
Ahli hukum Muhammad Kapitra Ampera menilai bahwa pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya, saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik jika dibandingkan dengan negara lainnya. Dia membaca bahwa wadah KAMI itu lebih ke arah politik.
Di tempat yang sama, pakar politik Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro, menambahkan saat ini musuh bersama bangsa Indonesia
ialah nepotisme, korupsi, kekerasan, dan lainnya.
“Kita ini tidak lebih buruk daripada negara-negara lain seperti Singapura yang pertumbuhan ekonominya jatuh sangat dalam. Meski kontraksi, kita relatif terukur. Tapi, memang kita tidak sebagus negara Swedia, Islandia, dan lainnya. Kinerja kita dalam lima tahun kemarin bagus dalam beberapa hal, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi,” tukas Anggoro.
Pengamat politik Roby Nurhadi berharap kemunculan organisasi masyarakat dalam berbagai jenis, khususnya KAMI, diharapkan tidak menambah masalah baru bagi bangsa Indonesia. (Pro/Ant/P-1)
Mantan Presiden AS Barack Obama serukan Partai Demokrat lebih tegas n berani hadapi tantangan politik di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved