Oligarki Memunculkan Kebijakan Koruptif

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti fenomena demokrasi di Indonesia saat ini yang dikuasai para oligarki. Akibatnya, banyak kebijakan bernuansa koruptif yang hanya mengedepankan demokrasi prosedural semata.

“Perlu ada solusi yang baik untuk menjadikan negara ini, termasuk struktur kenegaraannya, menjadi lebih demokratis,” kata Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar Kemerdekaan; Refleksi 75 Tahun Peradaban Indonesia, yang diadakan News Research Center (NRC) Media Group News, kemarin.

Ia menyebutkan, sebenarnya gelombang reformasi di Indonesia bertujuan membangun demokrasi agar peradaban dan hukum menjadi lebih baik. Sayangnya, praktik demokrasi di Indonesia hanya terjadi dan berlangsung baik selama satu periode kepemimpinan.

“Setelah itu bergeser menjadi oligarki. Praktik kenegaraan kita banyak yang oligarkis. Muncul kebijakan yang koruptif karena diputuskan secara oligarkis, bukan demokratis,” jelasnya.

Mahfud mengatakan, pada dasarnya hukum yang dibuat oleh negara bisa mengubah perilaku masyarakat untuk menjadi lebih baik. Namun, hal tersebut bisa direalisasikan bila hukum ditegakkan dengan baik dan ada kontrol dari masyarakat. “Kalau politiknya demokratis dan kontrol masyarakat kuat maka hukumnya responsif,” tegasnya.

Ia lalu berharap masyarakat tidak pasrah dengan sebutan masyarakat Indonesia terkenal korupsi dan pemalas. “Itu bisa diubah melalui kesadaran kolektif kita. Ada hukum yang menjadi alat untuk mengubah perilaku masyarakat,” tegasnya.

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono mengakui adanya kesenjangan Pancasila dalam hal idealitas dan realitas. “Dalam tataran ideal, Pancasila mempunyai nilai yang sangat luhur dan ideal. Namun, dalam tataran realitas, masih banyak hal yang perlu diperbaiki bersama,” ujarnya.

Ia menyebutkan, Pancasila berfungsi mengubah mentalitas inferior yang sering menimpa masyarakat Indonesia. “Pancasila bisa melawan sistem kolonial yang eksploitatif. Artinya, karakter bangsa bisa berubah. Karena itu, harus ada penegakan hukum yang baik,” ujarnya. (Che/X-11)