Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGKAT kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan permasalahan dan membawa Indonesia keluar dari krisis hingga kini masih tinggi.
Ini terlihat dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mengatakan sekitar 79% responden percaya terhadap kebijakan Presiden Jokowi dan hanya sekitar 20% yang menyatakan tidak percaya.
“Ini adalah modal penting bagi Presiden Jokowi. Terutama karena warga menilai ekonomi Indonesia terus memburuk,” ungkap Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad dalam konferensi video, kemarin.
Survei berlangsung pada periode 29 Juli-1 Agustus 2020 dengan wawancara per telepon kepada 1.203 responden yang terpilih secara random dengan margin of error 2,9%.
Hasil itu, kata Saidiman, menunjukkan kenaikan yang stabil atas dukungan terhadap Presiden Jokowi dalam tiga bulan terakhir. “Pada
survei 20-22 Mei, tingkat kepercayaan pada kemampuan Presiden Jokowi menangani krisis ekonomi sempat turun menjadi 69%. Namun, setelah itu secara perlahan tingkat kepercayaan terus naik,” ujarnya.
“Sejauh ini mayoritas warga sangat atau cukup percaya Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat wabah covid-19, dan penilaian ini cukup stabil dalam tiga bulan terakhir,” tegas Saidiman.
Masalah ekonomi
Survei SMRC juga menunjukkan bahwa 87% responden menganggap kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Padahal di akhir Juni, persentase warga yang menganggap kondisi ekonomi lebih buruk adalah 72%.
Di sisi lain, survei menunjukkan persentase warga yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga lebih buruk mencapai 69%. Artinya, hampir tidak ada perubahan dibandingkan akhir Juni, ketika angkanya mencapai 70%.
Terkait investasi asing, survei nasional SMRC menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah untuk membangun sikap positif. Ini disebabkan 54% responden tidak setuju dengan anggapan kehadiran pengusaha asing membawa efek positif bagi perbaikan ekonomi, sedangkan yang setuju hanya 37%.
“Mereka yang berpendidikan dan berpendapatan lebih tinggi dan mereka yang tinggal di perkotaan akan cenderung menganggap lebih positif kehadiran investasi asing bagi ekonomi Indonesia dibandingkan yang berpendidikan dan berpendapatan lebih rendah serta tinggal di perdesaan,” ujar Saidiman.
Menurut Saidiman, temuan ini penting untuk diperhatikan pemerintah mengingat peningkatan investasi asing merupakan salah satu strategi utama yang diperlukan untuk menggenjot ekonomi nasional.
Dalam menanggapi hasil survei tersebut, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani mengatakan investasi dari penanaman modal asing (PMA) dapat menjadi jawaban bagi Indonesia agar mampu keluar dari jurang resesi.
Permasalahan yang terjadi saat ini, tambahnya, masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap PMA. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya dukungan terhadap RUU Cipta Kerja. “Saya menyarankan agar sosialisasi terhadap investasi asing perlu diperbaiki,” ujar Aviliani. (X-11)
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved