Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH diminta mengakomodasi masukan masyarakat soal pelibatan TNI dalam menangani teroris. Pembahasan harus dilakukan secara terbuka.
"Seharusnya pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mengakomodasi masukan masyarakat," kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Julius Ibrani, Minggu (9/8).
Julius menyebut rencana pelibatan TNI menangani teroris menimbulkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat. Rencana itu dikhawatirkan mengancam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Baca juga: Tupoksi TNI dalam Penanganan Teroris Harus Diperjelas
"Pasalnya, itu memberikan kewenangan yang luas dan berlebihan kepada TNI dalam mengatasi aksi terorisme," ujar Julius.
Meski begitu, Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) pelibatan TNI menangani terorisme sudah diserahkan ke DPR. Julius berharap seluruh proses pembahasan transparan.
"Pemerintah dan DPR tidak boleh menutup-nutupi RPerpres yang telah selesai tersebut dari masyarakat," tegas Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) itu. (OL-1)
Jumlah pelanggaran prajurit TNI 2025 menurun hingga 40%. Namun, tantangan disiplin dan kejahatan siber masih jadi sorotan.
Pemerintah mengambil langkah konkret dengan memperkuat pengamanan bandara khususnya di wilayah di Papua menyusul insiden penembakan pesawat perintis di Papua Selatan.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved