PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Salah satunya dengan menyediakan akses layanan internet di 12.500 desa.
“Saya sudah bicara dengan Menkominfo mengenai ini, mengenai percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan
serta di titik-titik layanan publik,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Presiden mengatakan pandemi bisa menjadi momen untuk mempercepat transformasi digital. Pasalnya, pandemi telah mengubah cara kerja, konsumsi, dan beraktivitas. “Pandemi juga mengubah cara belajar, cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital. Perubahan seperti ini perlu segera diantisipasi dan disiapkan.”
Berdasarkan survei Institute for Management Development (IMD) World Digital Com- petitiveness pada 2019, infrastruktur digital Indonesia masih di peringkat 56 dari 63 negara. Indonesia masih tertinggal dari Thailand yang kini bertengger di posisi 40.
Penggunaan internet pada masa pandemi covid-19 ini meningkat hingga 443%. Namun, masih ada 12.548 desa yang belum bisa mengakses internet dengan baik. “Pada masa pandemi seperti sekarang ini akses internet jadi andalan semua kegiatan. Anggaran rumahtangga untuk internet sekarang bisa jadi sudah melebihi anggaran untuk makan dan transportasi,” imbuh anggota Komisi I DPR Sukamta.
Dia mendorong pemerintah agar internet terjangkau dari segi harga dan cakupan wila- yah. Terjangkau dari segi harga menandakan ada keberpihakan negara, khususnya bagi masyarakat kecil, pengemudi ojek online, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Negara sebisa mungkin menggratiskan internet atau jika tidak bisa, setidaknya mengurangi biaya internet. Berilah subsidi internet, utamanya kepada anak-anak sekolah, UMKM, dan pengemudi ojek online,” tukasnya.
Negara, sambungnya, perlu berpihak kepada mereka agar meringankan pengeluaran internet ketika pendapatan sedang turun. “Negara tidak bisa memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada mereka,” ucap Sukamta. (Dhk/Medcom/P-3)
