Publik Dukung Jokowi Rombak Kabinet

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menangani pandemi covid-19. Terlebih penanggulangan virus ini membutuhkan kerja ekstra.

“Berarti momentum seperti ini tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan para menteri, kinerja para menteri. Ya, wajar saja. Evaluasi wajar, apakah rencana sudah dijalankan atau belum,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno dalam keterangan resmi, kemarin.

Menurut dia, evaluasi kabinet sudah seharusnya dilakukan dalam rangka mempercepat kinerja pemerintahan. Kalau tidak dilakukan, itu malah aneh sebab penanganan masalah virus korona membutuhkan banyak keseriusan lebih dari segenap para pembantu Presiden.

“Apalagi di kondisi extraordinary, kondisi luar biasa yang dibutuhkan langkah tegas, jelas, kreatif, dan inovatif. Kan, Presiden berusaha menginjeksi mindset agar para pembantunya melakukan hal yang sama,” terangnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan mayoritas masyarakat menginginkan adanya kocok ulang (reshuffle) kabinet. Pengajar Komunikasi Politik di Telkom University itu memaparkan sekitar 72,9% masyarakat menganggap reshuffle perlu dilakukan.

Politikus PKS Mardani Ali Sera Kabel melihat kabinet saat ini terlalu gemuk sehingga birokrasi menjadi panjang dan rumit. Hal itu, menurutnya, menjadi momok penanggulangan virus korona dan dampaknya. “Maka reshuffle tepat bagi Presiden Jokowi untuk memilih pembantu yang lebih profesional sekaligus merampingkan kabinetnya.

”Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira Adhinegara juga menyampaikan bahwa wacana perombakan kabinet dapat memberikan dampak lebih signifikan lagi terhadap investor. “Tanpa ada realisasi mengenai wacana (reshuffle) justru bisa blunder karena itu yang sedang ditunggu oleh pelaku usaha dan masyarakat.”Namun, politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan reshuffle kabinet belum dibutuhkan. Meski demikian, hal itu hak prerogatif presiden. “Namun, bicara masyarakat terlebih yang merasa sulit akibat pandemi ini tentu menginginkan adanya perombakan,” kata Ahmad Doli Kurnia, kemarin. (Cah/Ind/X6)