Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan ancaman perombakan (reshuffle) kabinet yang diungkapkan Presiden Joko Widodo merupakan peringatan keras kepada para menteri untuk mengambil langkah luar biasa dalam menangani krisis.
Pasalnya, sejumlah menteri dinilai bekerja tak sesuai ekspektasi Presiden dalam menangani pandemi covid-19.
"Presiden beberapa kali mengatakan ini dan masih ada beberapa di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan beliau. Maka penekanaan saat ini lebih keras agar persoalan covid-19 pendekatan kesehatan sebagai prioritas, dan pendekatan sosial-ekonomi serta keuangan betul-betul bisa terakselerasi dengan baik dan cepat," ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6).
Moeldoko menyatakan Presiden melihat sejumlah sektor kinerjanya masih lemah di tengah situasi krisis saat ini. Sektor pertama ialah kesehatan yang minim serapan anggaran yakni 1,53%. Padahal, ucap Moeldoko, anggaran senilai Rp75 triliun sudah disiapkan untuk penanganan wabah yang antara lain pembayaran pengobatan pasien dan insentif tenaga medis.
"Kenyataannya ada sektor yang masih lemah. Sektor kesehatan dana yang besar baru terserap 1,53%. Memang kita dalami ada persoalaan yg perlu dikomunikasikan seperti sinergi BPJS, pemda, dan Menkes. Kedua, persoalaan pendataan para tenaga medis (untuk insentif) karena ini tidak boleh salah sasaran. Ketiga soal regulasi yang lama. Regulasi itu bisa digunakan saat normal tapi saat tidak normal ini harus diambil langkah perbaikan dan menteri sudah mengambil langkah itu," ujar Moeldoko.
"Hal-hal seperti ini akan menjadi penghambat menteri untuk bekerja. Tapi sekali lagi persoalannya bagaimana cara-cara baru untuk siasati perlu dilakukan," imbuh Moeldoko.
Sektor lainnya yang disoroti Presiden ialah bantuan sosial (bansos) yang masih memiliki persoalan mengenai data penerima. Kemudian, ada pula persoalan stimulus untuk UMKM yang terhambat.
"Persoalannya rakyat harus bisa menjalankan kehidupan secara baik, dengan ketersediaan makanan yang cukup. Maka bansos diberikan, jaring pengaman sosial jangan sampai terlambat," ujar Moeldoko.
Ketiga, ucap Moeldoko, Presiden juga memberikan perhatian agar roda perekonomian khususnya dunia usaha bisa berjalan kembali. Presiden Jokowi juga mewanti-wanti agar pengangguran akibat pandemi dihindari melalui kebijakan-kebijakan.
"Dunia usaha harus bisa menjalankan usahanya dengan baik. Agar UMKM tidak ada lagi PHK, koorporasi juga tidak PHK, agar tidak terjadi pengangguran. Itu strategi besarnya. Semua menteri harus menuju ke sana jangan berpikir ke mana-mana tapi hanya untuk membantu Presiden," pungkas mantan Panglima TNI itu. (OL-8)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved