Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGELOLAAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan menjadi lokomotif pembangunan untuk peningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dianggap belum maksimal.
Tidak mengherankan jika sampai hari ini, gonjang-ganjing terkait banyaknya permasalahan yang terjadi di BUMN masih menjadi isu hangat.
Terkiat hal tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Muhammad Rapsel Ali mengusulkan kepada DPR RI agar bisa segera membentuk tim penilai kinerja BUMN.
Menurut Rapsel, tim penilai kinerja BUMN ini akan bekerja untuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja, produktivitas, hingga kegagalan dalam pengelolaan BUMN.
“Kalau dalam pemilihan jajaran direksi maupun komisaris BUMN ada tim penilai akhir yang dipimpin presiden dan wakil presiden, maka untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR, saya mengusulkan pembentukan tim penilai DPR,” kata Rapsel Ali, Sabtu (27/6).
Legislator asal daerah pemilih Sulses 1 tersebut menjelaskan, tim penilai DPR ini beranggotakan legislator Senayan, khususnya Komisi VI DPR RI. Nantinya, menurut Rapsel, tim penilai ini akan memberikan penilaian untuk jabatan direktur utama maupun komisaris utama di seluruh perusahaan BUMN.
“Tufoksi tim penilai ini adalah memberi scoring untuk jabatan dirut maupun komisaris utama di seluruh perusahaan BUMN setiap tiga bulan. Mereka akan menilai apakah kehadiran sosok tersebut justru men-downgrade maupun mereduksi kesolidan organisasi perusahaan atau tidak,” jelasnya.
Bagi Rapsel, kehadiran tim penilai dari DPR ini sangat urgen dan diperlukan saat ini di tengah banyaknya masalah serta kritik pada BUMN. “Hal ini sangat penting karena terkait dengan produktivitas maupun kinerja perusahaan-perusahaan BUMN,” tegasnya.
Pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Indonesia (Aspeksindo) ini mengklaim, dirinya sangat yakin bahwa kehadiran tim penilai kinerja BUMN akan membuat produktivitas dan profitabilitas atau kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama pereode tertentu, akan membaik. “Saya percaya itu,” tegasnya.
Legislator asal Selayar itu menjelaskan, pembentukan tim penilai kinerja BUMN ini semata-mata untuk menyehatkan seluruh perusahaan pelat merah di negeri ini.
Ia juga berani menjamin bahwa tim penilai kKinerja BUMN ini nantinya akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
“Tim penilai ini kami jamin profesional dalam melaksanakan tugasnya. Tidak perlu dicurigai ada muatan politis atau dan lain sebagainya. Kami hanya ingin melihat perusahaan BUMN bisa tumbuh dan berkembang lebih sehat dengan produktivitas tinggi dalam memberi konstribusi pendapatan kepada negara. Tim ini akan bekerja memberi penilaian secara obyektif dan terukur,” paparnya. (RO/OL-09)
Proyek Bioethanol Glenmore diharapkan dapat membawa manfaat menyeluruh berupa diversifikasi bisnis.
Sepanjang 2025, BSI juga secara konsisten terus memberikan kontribusi untuk masyarakat melalui penyaluran zakat melalui program beasiswa pendidikan siswa berprestasi
NAIK kelas menjadi badan usaha milik negara (BUMN), kinerja BSI pada 2025 progresif jauh di atas industri perbankan sekaligus mengubah peta perbankan Indonesia.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
Perkara ini diketahui menjerat sembilan terdakwa. Salah satunya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza yang masih berusia sekitar 40 tahun.
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved