Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PENGELOLAAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan menjadi lokomotif pembangunan untuk peningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dianggap belum maksimal.
Tidak mengherankan jika sampai hari ini, gonjang-ganjing terkait banyaknya permasalahan yang terjadi di BUMN masih menjadi isu hangat.
Terkiat hal tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Muhammad Rapsel Ali mengusulkan kepada DPR RI agar bisa segera membentuk tim penilai kinerja BUMN.
Menurut Rapsel, tim penilai kinerja BUMN ini akan bekerja untuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja, produktivitas, hingga kegagalan dalam pengelolaan BUMN.
“Kalau dalam pemilihan jajaran direksi maupun komisaris BUMN ada tim penilai akhir yang dipimpin presiden dan wakil presiden, maka untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR, saya mengusulkan pembentukan tim penilai DPR,” kata Rapsel Ali, Sabtu (27/6).
Legislator asal daerah pemilih Sulses 1 tersebut menjelaskan, tim penilai DPR ini beranggotakan legislator Senayan, khususnya Komisi VI DPR RI. Nantinya, menurut Rapsel, tim penilai ini akan memberikan penilaian untuk jabatan direktur utama maupun komisaris utama di seluruh perusahaan BUMN.
“Tufoksi tim penilai ini adalah memberi scoring untuk jabatan dirut maupun komisaris utama di seluruh perusahaan BUMN setiap tiga bulan. Mereka akan menilai apakah kehadiran sosok tersebut justru men-downgrade maupun mereduksi kesolidan organisasi perusahaan atau tidak,” jelasnya.
Bagi Rapsel, kehadiran tim penilai dari DPR ini sangat urgen dan diperlukan saat ini di tengah banyaknya masalah serta kritik pada BUMN. “Hal ini sangat penting karena terkait dengan produktivitas maupun kinerja perusahaan-perusahaan BUMN,” tegasnya.
Pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Indonesia (Aspeksindo) ini mengklaim, dirinya sangat yakin bahwa kehadiran tim penilai kinerja BUMN akan membuat produktivitas dan profitabilitas atau kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama pereode tertentu, akan membaik. “Saya percaya itu,” tegasnya.
Legislator asal Selayar itu menjelaskan, pembentukan tim penilai kinerja BUMN ini semata-mata untuk menyehatkan seluruh perusahaan pelat merah di negeri ini.
Ia juga berani menjamin bahwa tim penilai kKinerja BUMN ini nantinya akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
“Tim penilai ini kami jamin profesional dalam melaksanakan tugasnya. Tidak perlu dicurigai ada muatan politis atau dan lain sebagainya. Kami hanya ingin melihat perusahaan BUMN bisa tumbuh dan berkembang lebih sehat dengan produktivitas tinggi dalam memberi konstribusi pendapatan kepada negara. Tim ini akan bekerja memberi penilaian secara obyektif dan terukur,” paparnya. (RO/OL-09)
SEPANJANG 2024, pendapatan premi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mencapai Rp4,02 triliun atau naik 21,65%.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menegaskan, industri pertahanan nasional perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari negara.
30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.
PT Pertamina berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai Pembina UMKM Paling Berdedikasi dalam ajang UMKM BUMN Award 2025.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved