Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SAAT ini, Indonesia sebagaimana pula terjadi di hampir seluruh negara di dunia tengah mengalami krisis. Tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga di ekonomi.
Di Tanah Air, jumlah kasus positif covid-19 nyaris menyentuh 50 ribu orang. Secara global, angka yang terinfeksi sudah mendekati 10 juta jiwa.
Yang menjadi persoalan, covid-19 tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat dunia. Virus mematikan itu juga melumpuhkan berbagai kegiatan ekonomi.
Pembatasan sosial yang diterapkan banyak negara berimbas pada melemahnya produksi barang dan jasa. Akhirnya, sisi pasokan dan permintaan juga terganggu. Negara-negara di dunia diprediksi akan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi.
IMF menyampaikan proyeksi bahwa perekonomian Amerika Serikat akan anjlok hingga -8% tahun ini. Begitu pula negara-negara Eropa yang diperkirakan mengalami kemerosotan di kisaran -7,5% sampai -12,5%. Indonesia pun dipastikan akan tertimpa persoalan serupa.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh menteri dan kepala daerah bahwa pengelolaan manajemen krisis tidak bisa hanya difokuskan pada satu sektor saja. Penanganan kesehatan dan ekonomi harus bisa berjalan beriringan supaya kesejahteraan sosial bisa terselamatkan.
"Rem dan gas harus betul-betul seimbang. Tidak bisa kita mengegas di urusan ekonomi saja tetapi kesehatan dibaikan. Sebaliknya, kita juga tidak bisa konsentrasi penuh di urusan kesehatan saja tetapi ekonominya menjadi sangat terganggu," ujar Jokowi saat mengunjungi Posko Penanganan Covid-19 di Gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/6).
"Gas dan rem inilah yang selalu saya smpekan kepada gubernur, bupati, wali kota ini harus pas betul. Harus ada keseimbangan sehingga semua dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan," tambah Presiden.
Baca juga: Presiden Kembali Blusukan, Rombongan Terapkan Protokol Kesehatan
Jawa Timur memang menjadi salah satu pusat penyebaran covid-19 terbesar di dalam negeri. Lebih dari 10 ribu orang terkonfirmasi positif di provinsi tersebut.
Presiden menginstruksikan, dalam dua pekan ke depan, pengendalian harus betul-betul dilakukan secara maksimal dan terintegrasi antara pusat dan daerah, antara satu daerah dan daerah yang lain.
"Yang paling penting ada kerja sama yang baik, ada sinergi antarmanajemen yang ada. Saya melihat memang angka yang paling tinggi adalah di Surabaya. Ini adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga terlebih dahulu, dikendalikan terlebih dahulu. Tapi Surabaya juga tidak bisa Surabaya gerak sendiri. Gresik, Sidoarjo dan daerah lain harus dalam satu manajemen yang sama," jelas kepala negara.
Ia juga meminta masyarakat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
"Kita semua harus memiliki perasaan yang sama bahwa kita masih memiliki sebuah masalah yaitu urusan covid-19 ini. Jangan sampai ada masyarakat yang memiliki perasaan masih normal-normal saja sehingga kemana-mana tidak pakai masker, tidak cuci tangan sehabis kegiatan, masih berkerumun," tegasnya. (A-2)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved