Pilkada di saat Pandemi, Aturan Hukum Protokol Kesehatan Dsiapkan

JURU Bicara Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengungkapkan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan akan menjadi isu penting dalam penyelenggaran Pilkada Serentak 2020.

Tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi para kontestan pilkada. Mereka diharapkan mampu memberi teladan bagi para pemilih untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat guna menekan penyebaran covid-19 di daerah masing-masing.

Bahtiar mengatakan, dalam Pilkada kali ini, akan ada banyak tradisi yang berubah. Seperti iring-iringan pendaftaran calon kepala daerah hingga prosesi kampanye.

"Dulu kalau iring-iringan itu bisa pakai drum band, ramai-ramai, nanti tidak bisa lagi. Cukup perwakilan saja yang datang. Begitu pun dalam kegiatan kampanye. Sekarang harus dilakukan secara terbatas," ujar Bahtiar dalam diksusi daring, Jumat (19/6).

Ia pun menilai perlu ada tindakan hukum bagi para kontestan yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.Saat ini, Kementerian Dalam Negeri masih mengomunikasikan perihal tersebut dengan seluruh pihak terkait.

"Ini harus kita kawal. Karena jika ada ketidakpatuhan yang dibiarkan di satu daerah, itu bisa diikuti daerah lain," tuturnya.

Baca juga : DPR Kawal Ketat Pencairan Dana Pilkada

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyuarakan hal serupa. Menurutnya, harus ada aturan hukum untuk dapat menindak tegas para kontestan pilkada yang tidak menjalankan protokol kesehatan ketat.

"Kampanye harus dilakukan secara terbatas. Kalau masih seperti dulu, menghimpun masyarakat dalam satu tempat, potensi penyebaran virus makin besar," tuturnya

Adapun, Ray memprediksi partisipasi masyarakat sebagai pemilih tidak akan turun walaupun pilkada digelar di tengah pandemi.

Dengan satu catatan penting, sosok-sosok yang dicalonkan adalah yang memiliki kualitas dan mampu membantu masyarakat menghadapi pandemi dengan baik.

"Soal partisipasibsaya tidak terlalu risau. Kalau pilkada didesain betul-betul untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas, saya kira tingkat partisipasi malah kan meningkat. Sebaliknya kalau calon yang ada tidak berkualitas, ya pemilih jadi malas. Jadi partisipasi itu tergantung bagaimana calon yang ada," tandasnya. (OL-7)