Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tidak akan memajukan jam kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam fase kenormalan baru (new normal).
Sekretaris KemenPAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji, mengatakan skema dua sif tetap berlaku bagi ASN yang bekerja di kantor. Rinciannya, sif pertama pukul 07.00 atau 7.30 dan sif kedua dimulai pukul 10.00.
"Tiga jam beda antar sif saya rasa cukup. Karena kalau lebih dari itu, ASN akan terlalu pagi berangkatnya yang sif pertama, atau terlalu malam pulangnya untuk sif kedua," ujar Atmaji saat dihubungi, Rabu (17/6).
Baca juga: Pemda Diberi Ruang Tambahkan Aturan New Normal Bagi ASN
Pernyataan Atmaji merespons kekhawatiran jeda antar sif dalam sistem kerja ASN yang terlalu berdekatan. Sehingga, saat pergi dan pulang dari kantor, mereka terkena jam sibuk dan berdesakan dalam kendaraan umum.
Seperti diketahui, sistem kerja bergantian tidak hanya berlaku bagi ASN, namun juga pegawai BUMN, BUMD dan swasta. Jam kerja dibagi dalam dua sif. Pada sif pertama dimulai pukul 07.00 atau jam 07.30, dan berakhir pada pukul 15.00. Kemudian, sif kedua dimulai pukul 10.00 dan berakhir pukul 18.00.
Atmaji menegaskan ketentuan itu mengacu Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Bahwa, perbandingan jumlah pegawai yang masuk pada sif pertama dan sif kedua memiliki persentase 50%:50%. Pengaturan sistem kerja secara bergantian sudah berlaku sejak Senin (15/6) kemarin.
Baca juga: Jam Kerja Cegah Penumpukan Penumpang
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Diah Natalisa, mengatakan skema pembagian jam kerja bertujuan memutus rantai penyebaran covid-19. Pemerintah juga menerapkan skema kerja dari rumah untuk ASN.
Pegawai tidak perlu hadir di kantor, namun tetap terhubung melalui teknologi. Selain itu, ada sistem piket atau ke kantor secara bergiliran. Terlepas dari konteks pekerjaan, pelaksanaan WFH juga berdampak pada pengurangan kemacetan dan polusi udara. Layanan publik juga tetap berjalan dengan beralih pada sistem daring.(OL-11)
JAGA Pemilu khawatir pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu) menjadi kebiasaan yang diwajarkan alis ‘new normal’di masa depan.
Konsekuensi daerah yang telah ditetapkan berada di level 1 berarti kegiatan masyarakat bisa dikatakan dapat beroperasi normal dengan kapasitas maksimal 100% di berbagai sektor.
Rumah mengangkat konsep Tropical Modern ramah lingkungan dan didesain untuk menjawab kebutuhan hunian di era new normal.
Kebijakan pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka, diharapkan tidak menimbulkan euforia berlebihan yang berakibat abai terhadap protokol kesehatan yang masih harus diterapkan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan mobilitas masyarakat terus mengalami peningkatan dalam dua pekan terakhir dan menjadi yang tertinggi selama masa pandemi covid-19.
SAAT ini kita tengah memasuki masa pra kondisi menuju transisi pandemi menjadi endemi. Secara gradual, pembatasan sosial memang sudah dilonggarkan.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Aplikasi SPBE Prioritas dirancang untuk menyederhanakan berbagai proses layanan administrasi aparatur sipil negara yang lebih terintegrasi.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
MenpanRB Rini melihat pelayanan di Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) milik Polresta Sidoarjo. Dia juga melihat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved